University of North Carolina dan UPH Gelar Seminar dan Diskusi Internasional

Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama The University of North Carolina, Amerika Serikat (AS) sukses menyelenggarakan seminar dan diskusi internasional secara hybrid. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Magister Hubungan Internasional (MHI) UPH dalam menanggapi isu-isu internasional saat ini.

Dengan mengusung tema 'Indonesian in International Relations', kegiatan tersebut menghadirkan pembicara seperti Duta Besar AS untuk Indonesia Piper Campbell dan juga Guru Besar MHI UPH Prof. Aleksius Jemadu serta pimpinan kedua universitas.

Berbekal pengalaman saat menjalankan tugas di Jakarta sejak Juni hingga Desember 2018, Duta Besar Campbell yang pernah menjadi wakil dari AS untuk ASEAN mengatakan bahwa budaya dan politik Indonesia sangat kompleks. Hal itu kemudian berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri.

"Indonesia memiliki kompleksitas tinggi dalam hal budaya dan juga politik yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia, serta hubungan internasional," ujar Campbell dalam keterangan tertulis, Kamis (2/2).

Lantas, Campbell ingin mengetahui perspektif dan usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Indonesia terhadap kebijakan luar negeri di masa mendatang. Menurutnya, posisi Indonesia dalam wilayah Indo-Pasifik sangat strategis. Sehingga memungkinkan untuk menjalin kerja sama bilateral dengan beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan lainnya.

Sementara itu, Guru Besar MHI UPH Prof. Aleksius Jemadu juga mengakui bahwa kebijakan luar negeri Indonesia memang kompleks. Hal itu tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis. "Maka itu, pembuatan kebijakan luar negeri ini sendiri sangat rumit dan pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan yang strategis dan sedinamis mungkin," jelasnya.

Setelah sukses menjadi Presidensi G20 pada 2022 lalu, kini Indonesia kembali menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Hal itu menjadi tantangan, apalagi situasi politik di negara ASEAN seperti Myanmar juga tidak stabil dengan adanya kudeta.

Akan tetapi, ASEAN bukanlah platform yang tepat untuk menjembatani masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga kebijakan Indonesia selalu menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan tetap bebas aktif.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional UPH Yosef Marcis Djakababa menyebut terdapat sejumlah kunci dalam membuat kebijakan. Hal itu dipengaruhi juga oleh latar belakang sejarah Indonesia dalam diplomasi antar negara. "Indonesia punya identitas yang kuat dari gagasan pasca kolonial dan memori tentang perang dingin. Ini membantu Indonesia mendapatkan perhatian di panggung global. Jadi, kita bisa lebih aktif dalam memberikan gagasan yang tepat," kata dia.

Isu-isu internasional penting lainnya juga dibahas dalam seminar dan diskusi tersebut seperti kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keagamaan. Begitu pula terkait peran generasi muda dalam membantu tumbuh kembang negara, khususnya dalam membangun hubungan dan memperhatikan isu-isu internasional dalam skala global. (OL-12)