Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menandatangani nota kesepahaman Kerja Sama Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gotong Royong Ilmu, dan Digital Parenting dengan beberapa pihak.
Acara penandatanganan berlangsung di Balai Senat Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Rabu (25/1). Penandatanganan Nota Kesepahaman dihadiri oleh Rektor dan Civitas Akademika UGM-Unhas-UI, LPDP, CEO Lembaga Mitra, Tim Ahli GNRM, Para K/L anggota Gugus Tugas Nasional GNRM dan pihak terkait lainnya.
Ada tiga nota kesepahaman yang ditandatangani dalam kesempatan itu. Pertama, Nota Kesepahaman Kemenko PMK, LPDP, UGM, Unhas, UI tentang Kerja Sama Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Pendidikan dan Penelitian Revolusi Mental dengan Universitas Mitra Dalam dan Luar Negeri (UGM-University of Melbourne, Australia, Unhas-Erasmus University Rotterdam, Belanda, UI–Victoria University of Wellington, Selandia Baru).
"Nota Kesepahaman ini akan menjadi dasar penyelengaraan Program Master Double Degree (S2) dan akan dikembangkan dengan program Short Course dan Studi Doktoral (S3)," ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/1).
Kemudian, Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK, LPDP, dan Symbolic.id tentang platform gotong royong ilmu, talent scouting, dan monitoring penerima dan alumni beasiswa LPDP untuk mendorong implementasi 3 Nilai Instrumental Revolusi Mental yakni Etos Kerja, Gotong Royong, dan Integritas. "Juga mendorong implementasi 5 Gerakan Nasional Revolusi Mental yakni Gerakan Indonesia Bersatu, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, dan Gerakan Indonesia Mandiri," ujar didik.
Ketiga, penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenko PMK dan PT DEF GHI Global terkait dengan platform Digital Parenting. Aplikasi Digital Parenting ini sudah dipakai di sekolah swasta dan dicoba oleh 520 orang tua siswa. Melalui aplikasi ini para orang tua bisa memonitor aplikasi apa saja yang diunduh dan dipakai anak serta bisa mengontrol pemakaiannya. (RO/OL-15)
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Perpusnas Bahas penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah nusantara, serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan dalam Rakornas 2024.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai program Revolusi Mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo sejauh ini belum terlaksana dengan baik.
Menurut Cak Imin, revolusi mental tidak pas lagi. Ia menilai jargon yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tak relevan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved