Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memeriksa situs jual beli organ tubuh, menyusul kasus penculikan disertai pembunuhan berencana terhadap anak laki-laki 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Menurut pengakuan pelaku, mereka tergiur dengan penawaran dari situs online jual beli organ tubuh. Kami meminta Kominfo untuk melakukan pemeriksaan terhadap situs online tersebut agar kasus dengan indikasi jual beli organ tidak berulang," kata Bintang dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/1).
Menurut dia, kondisi itu sangat meresahkan dan membahayakan apabila hal itu benar, karena konten negatif seperti ini dapat mempengaruhi anak-anak dalam konteks negatif.
Menteri menuturkan dalam kasus ini, korban MFS diculik dengan modus iming-iming uang Rp50.000 di halaman sebuah minimarket di Kota Makassar pada 8 Januari 2023.
Setelah itu, korban tidak pernah kembali lagi dan ditemukan tewas di bawah jembatan Kolam Regulasi Nipa-nipa Moncongloe, Kabupaten Maros.
Baca juga: Kabur, Satu Pelaku Pemerkosa Anak di Lahat Berstatus Buron
Bintang mengatakan pelaku A, 17, mengaku tergiur dengan iming-iming uang di sebuah situs jual beli organ tubuh di internet, kemudian dan mengajak temannya, yakni MF, 14, untuk ikut merencanakan penculikan korban guna mengambil salah satu organ tubuh korban.
Bintang menuturkan dua pelaku kini masih dalam pemeriksaan dan satu anak saksi ditempatkan di Rumah Aman.
Dia mengatakan kasus ini perlu ditangani dengan menggunakan mekanisme perlindungan khusus anak.
"Karena pelakunya anak, maka dalam prosesnya harus mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," ujarnya.
Pihaknya berpesan agar kasus ini ditangani secara tepat dan tegas dengan tetap memperhatikan hak anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan efek jera agar kejadian ini tidak terulang kembali kepada siapa pun. (Ant/OL-16)
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang kian meresahkan di Indonesia.
SATUAN Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring mengungkap ada sejumlah server pemerintah daerah (pemda) yang disusupi konten judi online. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Peluncuran wajah baru website BWS kali ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih modern dan fresh kepada nasabah.
WEBSITE resmi Humas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dengan nama domain https://tribratanews.kepri.polri.go.id mengalami upaya peretasan pada Kamis (29/2).
Pakar keamanan siber menduga tak ada fitur pengecekan potensi eror di situs milik KPU yang memuat hasil penghitungan suara pemilu 2024.
Hal ini sebagai tanggapan terhadap ketidaknormalan dalam penghitungan suara yang terjadi di situs pemilu2024.kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved