Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEMANGAT persatuan antar umat beragama mendapat perhatian yang begitu serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kerukunan bangsa menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Abu Rokhmad mengatakan, Presiden Jokowi cukup berhasil dalam menjaga kerukunan antar umat beragama selama masa pemerintahannya. Salah satunya melalui program moderasi beragama.
“Saya kira Pak Jokowi sudah berusaha keras dan sejauh ini beliau berhasil menciptakan kerukunan. Memang ini sekali lagi, bukan hanya pekerjaan Pak Presiden, namun pekerjaan kita semua. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat harus saling bahu membahu mensukseskan ini. Dengan demikian maka ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat semata,” kata Abu Rokhmad.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan, menjaga kerukunan antar umat beragama bukan hanya tugas pemerintah pusat semata, melainkan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Apalagi menurutnya dinamika antar umat lebih sering terjadi di daerah sehingga peran aktif pemerintah daerah dalam mengampanyekan kerukunan bangsa dituntut lebih maksimal.
Baca juga : Anies Baswedan Kisahkan Perjuangan Nenek Ikut Kongres Perempuan 1928
“Kita tau bahwa di dalam dinamika umat itu sebagian besar ada di daerah-daerah. Tolong itu kelompok yang intoleran jangan diberikan panggung, jangan diberikan support. Kita ingin mendorong agar yang moderat di depan sehingga betul-betul aman. Pak Jokowi itu berhasil. Makanya 2024 ini pertaruhan kita semua, kita harus betul-betul siapkan pemimpin yang tulus dan jujur dalam menjaga NKRI agar tetap utuh,” tegasnya.
Abu Rokhmad mengimbau agar semua pihak menghindari penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Sebab menurutnya politik identitas sangat berbahaya hingga berpotensi memecah kehidupan bangsa.
“Terlebih kita menjelang Pemilu, penggunaan politik identitas dalam konteks untuk mendapatkan popular vote itu berbahaya, bisa merusak sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara,” tukasnya.
Seperti diketahui, dalam rangka memperkokoh kerukunan antar umat beragama, pemerintahan memiliki program moderasi beragama yang dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragamaan. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. (RO/OL-7)
Melihat potensi dan fenomena disharmoni yang ada, semangat moderasi beragama harus terus digelorakan.
Moderasi beragama sering kali dipahami hanya sebagai ‘budaya keagamaan’ (religious culture).
Dengan perspektif ilmu sosiologi, teologi, antropologi, dan semua bidang ilmu bisa saling bersapa.
Moderasi beragama adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi.
Selain kaku dalam menyikapi budaya lokal, Muhammadiyah juga tak lentur dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda.
Nantinya akan dilakukan pretest dan diakhiri dengan post test untuk mengukur kognitifnya, supaya tidak ada mispersepsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved