Menteri PPPA: Keterwakilan Perempuan di Dunia Politik Masih Alami Peminggiran

KETERWAKILAN perempuan di bidang politik masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan praktik subordinasi sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dalam proses pembangunan.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga. Dia menekankan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik khususnya pada Legislatif 2024.

Menteri PPPA mengungkapkan masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik salah satunya disebabkan karena masyarakat, dan bahkan perempuan itu sendiri yang belum meyakini kemampuannya dalam berpolitik. Bahkan, masih ada beberapa daerah pemilihan yang sama sekali tidak bisa mengantarkan wakil perempuan ke kursi parlemen.

Baca juga:

”Untuk mendukung hal tersebut, telah diberlakukan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen. Dalam perjalanannya, peningkatan keterwakilan perempuan semakin terasa. Bahkan, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun perempuan. Sayangnya hingga saat ini, peningkatan ini belum mencapai target yang diinginkan,” ungkap Menteri PPPA dalam sambutannya di Kompas Talks: Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024, Kamis (15/12).

Menteri PPPA menuturkan hal yang penting ketika ingin mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, tidak berhenti pada tindakan afirmatif saja, peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik pun perlu menjadi fokus kita.

Bintang berharap peran partai politik sebagai lembaga paling strategis dengan kewenangan besar untuk menyiapkan para perempuan terlibat di bidang politik, sekaligus menjadi ruang bagi para perempuan ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman dan meningkatkan keterampilan politiknya, serta mendapatkan dukungan moral.

”Partai politik juga dapat turut membantu mencerahkan masyarakat tentang arti penting partisipasi perempuan di bidang politik. Sehingga, semakin banyak perempuan dapat menduduki kursi-kursi pengambilan keputusan yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif, inklusif, dan humanis. Saya kira, kita masih memiliki kesempatan untuk menggali potensi, mendongkrak dan mendukung kehadiran perempuan berkualitas untuk terlibat dalam politik, khususnya dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang,” ujar Mentei PPPA.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengungkapkan bahwa partainya selama ini sangat mendukung upaya pemenuhan kuota dan keterlibatan perempuan dalam parlemen. Namun, Asrul mengatakan bukan hanya perihal kuantitas saja akan tetapi kualitas dari para perempuan ini juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh partainya.

”Oleh karena itu, kami terus melakukan serangkaian pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan dari perempuan dalam bidang politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Golkar, Nurul Arifin mengungkapkan, saat ini keterwakilan perempuan dalampolitik memang mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai target afirmasi 30%.

Banyak pula partai yang sudah melalukan mainstreaming gender dalam kebijakan. ”Namun, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana partai dapat memberikan pendidikan politik bagi perempuan yang saat ini sangat diperlukan. Hal ini nantinya akan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik,” ujarnya.

Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N Rosalin turut menyapaikan jadi sebuah keharusan di mana perempuan terlibat aktif dalam berbagai bidang utamanya politik. Adapun kondisi keterwakilan perempuan dalam politik saat ini merupakan sebuah bentuk kesetaraan dalam demokrasi.

”Alasan lain ialah mengingat bahwa kepentingan perempuan tidak tunggal dan tidak semua kepentingan perempuan bisa diwakili dengan laki-laki. Selain itu, perlu adanya perubahan pada sistem yang tidak ramah perempuan. Oleh karena itu, untuk mendukung perempuan berani terjun ke dunia politik dengan mengangkat kisah dan cerita perempuan yang menjadi panutan agar bisa memberikan semangat dan inspirasi,” kata dia.

Lenny mengungkapkan perlu adanya gender mainstreaming dalam politik untuk mendorong proses afirmasi 30% kuota perempuan. Selain itu, memberikan ruang dan memaksimalkan potensi yang dimiliki kader perempuan serta penguatan kapasitas melalui pembekalan caleg perempuan.