Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Organisasi Bicara Udara meluncurkan film dokumenter pertamanya yang diproduksi Vinci Studios. Film tersebut menggambarkan tentang bahaya polusi udara dari sisi korban, akademisi, NGO, swasta hingga politisi.
Novita Natalia, Co-Founder Bicara Udara mengatakan, Bicara Udara memproduksi film tersebut dalam rangka memberikan edukasi akan bahaya polusi udara yang masih banyak belum disadari secara baik oleh masyarakat.
“Bicara Udara ingin mengedukasi masyarakat untuk sadar akan bahaya polusi udara. Film dokumenter ini menjadi bentuk sumber informasi yang pas untuk masyarakat karena film ini merepresentasikan permasalahan polusi udara di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Novita.
Film dokumenter berdurasi 50 menit ini berkisah dari orang-orang yang terdampak dari polusi udara. Banyak cerita menggambarkan bahwa ternyata polusi udara adalah ‘pembunuh dalam senyap’ yang jauh lebih berbahaya daripada yang kebanyakan orang pahami. Terdapat kisah tentang mereka yang ditinggal orang terkasih, dan juga kisah seorang warga Jakarta yang harus keluar masuk rumah sakit untuk berobat karena polusi udara.
Lokasi pengambilan gambar untuk produksi film ini dilakukan di Jakarta, Bogor, dan Banten dengan waktu produksi selama 3 bulan. Dalam pembuatan film ini, Bicara Udara berkerja sama dengan Vinci Studios melibatkan penyintas dan korban polusi udara, akademisi, dan ahli dalam proses produksinya.
“Kolaborasi Bicara Udara dan Vinci Studios dalam memproduksi film untuk pertama kalinya ini diharapkan dapat menjadi tontonan yang edukatif, dan mengajak orang-orang untuk mulai bersuara tentang dampak yang dirasakan akibat polusi udara,” ungkap Novita.
Sutradara film ‘Sengal’, Vincent Ricardo menambahkan, polusi udara telah menjadi masalah di wilayah Jabodetabek selama ratusan tahun, berasal dari era kolonial Hindia Belanda. Penemuan ini sangat membuka mata dan membantu dirinya untuk memahami sifat yang panjang dari masalah ini. Ini juga menyoroti fakta bahwa meskipun abad-abad penderitaan, masalah polusi udara tidak ditangani atau diselesaikan dengan memadai.
“Ongkos yang dibayarkan polusi udara dalam hal kehilangan nyawa dan dampak kesehatan sungguh luar biasa. Setiap tahun, banyak orang di Jabodetabek meninggal di usia dini karena udara beracun yang mereka hirup. Ini adalah situasi yang tak dapat diterima, dan sangat penting kita bertindak menangani krisis ini,” ujar Vincent.
Penayangan perdana film ini dilakukan di Bioskop XXI Plaza Senayan, Jakarta pada Rabu (7/12). Pada acara tersebut turut hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Founding Partner AC Ventures Pandu Sjahrir. (OL-12)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved