Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai pengadaan dan pendistribusian 'Set Top Box' (STB) belum tepat sasaran.
Ia meminta Kemenkominfo untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian STB agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Anggaran untuk Set Top Box tahun 2022 sebesar Rp382 miliar atau 1 juta titik kemudian tahun 2023 sebesar Rp28 miliar untuk 80 ribu titik. Sebagai pengawas sudah sepatutnya kami mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi,” ungkap Utut saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/11).
Politikus PDI-Perjuangan ini mendorong Kemenkominfo untuk melakukan langkah startegis dengan memastikan penggunaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) serta Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing. Dan membuat hotline khusus untuk menampung keluhan dari masyarakat.
Baca juga: Hari Ini Migrasi Siaran Analog ke Digital Tahap II Diberlakukan di 4 Provinsi
Utut menambahkan, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kesinambungan pelaksanaan ASO ke depannya.
Komisi I DPR menjadwalkan RDPU dengan Lembaga Penyiar termasuk Lembaga Penyiar Penyelenggara Multipleksing untuk menyampaikan komitmen terkait program ASO.
“Nanti akan kita bawa ke Senayan untuk Rapat dengan Menkominfo dan seluruh stakeholders terkait karena anggarannya ini cukup besar jangan sampai masyarakat ini merasa rugi apalagi siara TV itu kan hiburan utama bagi masyarakat pedesaan,” imbuhnya. (RO/OL-09)
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.
Dinilai ada usaha beberapa pihak yang menginginkan pers dikontrol seperti zaman orde baru. Kondisi itu mestinya tidak perlu terulang lagi.
ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bisa menghancurkan demokrasi.
Bila pasal 56 Ayat 2 di RUU ini disahkan, masyarakat tidak akan mendapat tayangan eksklusif dari pendalaman sebuah kasus yang dilakukan dengan cara-cara jurnalistik investigasi.
PEMAHAMAN mendalam terhadap ilmu komunikasi kian penting di era massifnya informasi. Berikut ini 11 prospek kerja mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang perlu kamu ketahui.
Kesimpulan KPI itu berpotensi menimbulkan eskalasi penggunaan frekuensi publik serupa oleh kandidat lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved