Soal Peredaran Vaksin Palsu, BPOM Enggan Disalahkan

PELAKSANA Tugas Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Hamid Johan mengatakan, sah saja apabila masyarakat menganggap BPOM lalai dalam pengawasan distribusi obat. Namun, ia menyebutkan, pihaknya hanya berwenang untuk pengujian obat-obatan yang telah disetujui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Bebas saja bila ada yang mau bilang BPOM lalai. Ini sudah kemalangan semua. Namun, perlu diketahui BPOM melakukan semua pengecekan dan pemeriksaan obat dari jalur yang resmi. Bila ada oknum pengadaan rumah sakit yang membeli di jalur gelap, kami tidak dapat ikut campur. Banyak sekali aturan yang membuat kami tidak bisa bekerja. Permenkes Nomor 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, kami hanya boleh mengawasi produk dan tidak bisa mendeteksi asal obat tersebut," katanya.

Setelah mendapat persetujuan Kemenkes, kata Bahdar, setiap pembuatan obat dari setiap produsen harus dikirim ke BPOM untuk diuji. Asumsi mereka, seyogianya semua obat yang melalui jalur resmi akan melalui pemeriksaan yang ketat, baik adonan obat sampai pabriknya. Sehingga bila obat itu telah diperiksa melalui jalur resmi dan baru ditemukan ada yang salah , BPOM bertanggung jawab.

Ia juga mengatakan, ranah pengawasan pengadaan obat di rumah sakit daerah seharusnya berada pada tanggung jawab dinas kesehatan masing-masing. Tentunya, oknum yang mengadakan obat dari jalur gelap harus mendapat hukuman.

"Obat vaksin yang dari jalur gelap ini berharga hanya Rp200 ribu. Sementara obat yang benar dari resmi berharga Rp800 ribu. Seharusnya yang mau membeli sadar pasti ada yang tidak benar dari harga yang jauh berbeda. Kecuali, memang oknum rumah sakit itu sudah ada niat apa-apa. BPOM menjaga obat di jalur yang resmi. Kalau semua membeli dari jalur resmi, semua harusnya aman," terang Bahdar. (Try/OL-5)