Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, yakin tanaman pangan alternatif sorgum dapat dikembangkan sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan prevalensi kekerdilan pada anak alias stunting di Nusa Tenggara Timur.
“Yang bisa menggerakkan kemiskinan ekstrem dan stunting adalah sorgum. Tapi kita masih perlu meyakinkan publik bahwa sorgum ini bisa dikembangkan untuk industri makanan dan banyak industri lainnya,” kata dia melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat beraudiensi dengan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana dan Universitas Kristen Wira Wacana Sumba di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia berharap budi daya sorgum digencarkan agar dapat mendorong masyarakat menanam dan mengembangkan tanaman pangan itu.
“Kantor Staf Presiden terus aktif mendorong program pengembangan riset dan studi sorgum bersama para akademisi,” kata dia.
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba yang berlokasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur berencana mengembangkan program riset dan pengembangan sorgum. Inisiatif Universitas Kristen Wira Wacana Sumba untuk mengembangkan pusat riset dan studi sorgum karena tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi kekerdilan pada anak yang cukup tinggi di NTT.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan seorang anak terlalu pendek untuk usianya.
Menurut KSP, salah satu penyebab kemiskinan ekstrem di NTT karena pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Namun, kata dia, kondisi tanah NTT yang kering dengan wilayah yang sedikit mengalami curah hujan dapat menjadi lahan yang subur bagi tanaman sorgum.
Jika dimanfaatkan secara luas, kata dia, pengembangan sorgum tidak hanya memberikan alternatif pangan nasional, tapi juga menyerap tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan daerah.
“Dari satu Hektare lahan bisa menghasilkan 3-5 ton sorgum. Satu hektar lahan sorgum ini diproyeksikan menghasilkan Rp12 juta. Budi daya sorgum ini mudah karena pupuknya juga tidak seberapa. Ini bisa mengangkat ekonomi lokal secara dahsyat,” kata dia.
Rektor Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Maklon Felipus Killa, dan Wakil Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, Fence Emanuel Lase, berharap melalui kemitraan dengan badan usaha di bidang sorgum, pihak perguruan tinggi bisa mengembangkan pusat studi sorgum khas Sumba.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Moeldoko dan KSP yang benar-benar berkomitmen membangun NTT. Kami sangat paham bahwa salah satu isu penting saat ini adalah isu pangan dan energi. Maka kami akan terus berupaya untuk mengembangkan mata kuliah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Killa. (Ant/OL-12)
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
KSP mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara komprehensif
Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.
Pemerintah daerah diminta turun mengawasi langsung pelaksanaan PPDB yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Sulit dan di luar logika dan nalar bahwa peninjaun kembaloi (PK) Moeldoko itu akan dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA).
KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved