Harus Ada Pembenahan Sistem Pengawasan Vaksin

ANGGOTA DPR Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraeni menanggapi kasus vaksin palsu sebagai momen penguatan undang-undang untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga tugas dan fungsi mereka tidak hanya untuk pengawasan dan pemeriksaan.

"Melainkan juga diperkuat, agar BPOM bisa menyidik dan menangkap pelaku. Selama ini, temuan Badan POM selalu diserahkan ke kepolisian dan berakhir tidak tuntas. Tentu saja dalam menjalankan tugasnya, mereka harus bekerja dengan aparat keamanan," katanya.

Kasus vaksin palsu ini, lanjut Amelia, merupakan salah satu bentuk lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran obat di Indonesia yang masuk ke rumah sakit dan puskesmas.

"Apalagi, hal ini sudah terjadi belasan tahun lamanya. Lalu, di mana sistem pengawasan obat kita? Dan berapa banyak banyak korban akibat vaksin palsu ini? Harus ada pembenahan sistem terkait distribusi dan pengawasan obat, menyangkut dari pengawasan produksi pengemasan, distribusi, hingga sampai ke end user, seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit," cetusnya.

Pengawasan lemah mengakibatkan tidak mampunya deteksi pemalsuan obat dan vaksin di Indonesia serta tidak disertai sanksi hukum yang keras terhadap pelaku.

"Seharusnya ada uji petik/uji sampel secara berkala terhadap obat dan vaksin yang beredar," tutupnya. (Try/OL-5)