Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan terdapat tiga nilai utama yang perlu diaplikasikan dalam mendorong GNRM, diantaranya, integritas, gotong royong dan kerja keras. Menurutnya, tiga nilai utama itu sangat penting untuk diimplementasikan dan digaungkan lebih luas melalui Aksi-aksi Nyata di masyarakat, khususnya di lingkungan Organisasi/Majelis Tinggi Keagamaan di Indonesia.
"Integritas ini berkaitan dengan Indonesia bersih, bukan sekedar bersih lingkungannya tapi juga bersih dalam hati dan pikiran,” tutur Menko PMK saat membuka acara Peluncuran Kegiatan GNRM Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat bersama Kemenko PMK di Hotel Teraskita Jakarta, Sabtu (24/9).
Muhadjir menekankan perilaku masyarakat Indonesia harus bertitik tolak pada cita-cita atau visi dan misi Indonesia. Yakni, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
"Visi kita luar biasa, sangat sederhana tapi dalam maknanya. Dan itulah kenapa hampir semua agama yang telah mencapai tahap rohani disebut orang suci. Itu menunjukkan pada hakikatnya kita menjunjung tinggi integritas,” lanjutnya.
Secara sederhana, GNRM diarahkan pada bagaimana mengubah cara pandang-perilaku negatif menjadi positif. Melalui gerakan yang melibatkan unsur agama, GNRM diharapkan dapat mengubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju hadirnya perubahan pemikiran, sikap dan perilaku baru yang positif.
Muhadjir meyakini bahwa masing-masing ormas ataupun majelis tinggi keagamaan memiliki keunikan usulan program/kegiatan GNRM yang bisa dilekatkan dengan penguatan nilai-nilai etos kerja, gotong-royong, dan integritas, maupun dalam hal mengimplementasikan Aksi Nyata 5 (lima) Program Gerakan GNRM yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, serta Indonesia Bersatu.
"Saya sangat mengapresiasi upaya penguatan internalisasi GNRM oleh PHDI Pusat. Begitu besar harapan kami bagi PHDI ini untuk ikut andil dalam program GNRM," ungkap Muhadjir.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK turut membuka rangkaian kegiatan GNRM oleh PHDI Pusat dan Pelaksanaan Lomba Pembuatan Video Pendek dan Poster GNRM, serta melakukan penyerahan secara simbolis kartu BPJS kepada PHDI. Hadir dalam acara itu, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya beserta jajaran, Ketua Panitia, I Nyoman Widia beserta tim, dan perwakilan BPJS. (RO/OL-15)
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Perpusnas Bahas penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah nusantara, serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan dalam Rakornas 2024.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai program Revolusi Mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo sejauh ini belum terlaksana dengan baik.
Menurut Cak Imin, revolusi mental tidak pas lagi. Ia menilai jargon yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tak relevan.
PEMERINTAH Kota Denpasar bersinergi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menggelar lomba Puja Tri Sandya tingkat SD dan SMP, Sabtu (17/2)
Atas keputusan itu, PHDI Provinsi Bali dalam surat resminya (Surat Nomor: 075/PHDI-Bali/VIII/2021) meminta agar seluruh pihak mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved