Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya individu maupun organisasi kemasyarakatan dalam memperluas kesempatan belajar dan akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Moeldoko kepada pengelola PKBM Bakti Nusa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/8).
“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada semua personil yang terlibat dalam PKBM. Kontribusi kalian begitu besar kepada masyarakat dan negara,” ujar Moeldoko.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima TNI itu juga mengukuhkan kelulusan para peserta didik setara SMA/SMK yang mengikuti program sekolah gratis paket A, B dan C.
Ia pun berpesan kepada murid-murid yang baru saja lulus untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita. Jangan sampai, kondisi sosial dan ekonomi menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar.
“Kalian tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah pesimistis. Kalian bisa jadi apapun sepanjang kalian punya semangat," ucap Moeldoko.
"Kalau dulu kalian nakal, tidak apa-apa. Anak muda biasa begitu. Yang penting, jangan berkelanjutan. Kalau tidak segera mulai belajar sungguh-sungguh, nanti ketinggalan. Jangan pernah berhenti belajar."
Pada 2021, Indonesia menduduki posisi ke-87 dari 132 negara pada Global Innovation Index. Sedangkan dalam Human Development Index, Indonesia menempati ranking 107 dari 185 negara. Angka-angka itu menunjukkan perkembangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Air masih cukup tertinggal.
Namun menurut Moeldoko, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu menempatkan isu pembangunan SDM, termasuk akses pendidikan, sebagai isu prioritas.
“Pemerintah sangat peduli memperbaiki SDM dalam negeri. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, partisipasi publik seperti ini diharapkan mampu menyelesaikan hal-hal yang masih belum terjangkau,” tuturnya.
Ia mengatakan PKBM dapat menjamin akses pendidikan bagi anak-anak yang atas alasan atau situasi tertentu tidak bisa mengikuti program sekolah formal.
"Jika inisiatif baik seperti ini diterapkan dimana-mana, tentu ini akan membantu menaikkan indeks-indeks tadi,” tandas Moeldoko.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
KSP mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara komprehensif
Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.
Pemerintah daerah diminta turun mengawasi langsung pelaksanaan PPDB yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Sulit dan di luar logika dan nalar bahwa peninjaun kembaloi (PK) Moeldoko itu akan dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA).
KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Ketiga panel yang didonasikan telah dilengkapi dengan teknologi digital untuk mendukung konektivitas, meningkatkan keamanan, keandalan dan efisiensi pendistribusian listrik.
Papan tulis digital ini juga dilengkapi kamera resolusi tinggi, support wireless screen dari berbagai perangkat dan fitur canggih lainnya
Dengan terpenuhinya kebutuhan guru di sejumlah daerah, pembangunan sumber daya manusia nasional akan semakin baik.
berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, kabut asap yang melanda Kota Padang masih belum masuk ke dalam level yang membahayakan.
Menurutnya, kelas darurat belum perlu dibuka lantaran kondisi ruang kelas masih dalam tahap review konstruksi dan belum diputuskan layak digunakan atau tidak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved