Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUNIA pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak didik, ternyata tidak menjamin menjadi tempat yang aman. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menunjukkan angka yang signifikan.
Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan terbanyak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 2021.
Merespons hal tersebut, Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) tidak tinggal diam, dan telah mengangkat Panitia Seleksi (Pansel) Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS).
Pansel terdiri dari lima orang dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
“Tugas utama Pansel ini adalah untuk menyelenggarakan pembentukan Satgas PPKS di lingkungan Universtias Pembangunan Jaya,” ujar Clara Evi C. Citraningtyas, Ph.D. selaku Ketua Pansel. dalam keterangan pers, Kamis (14/7).
Pembentukan Satgas PPKS di UPJ dilaksanakan dengan sistem rekomendasi. Seluruh civitas akademika UPJ diundang untuk merekomendasikan calon anggota Satgas.
Fauzan, S.I.Kom menjelaskan bahwa calon yang direkomendasikan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permendristekdikbud No. 30. pasal 29 ayat 2:
“Ada lima syarat, dengan syarat minimal tidak pernah melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual,” katanya
Setelah menerima seluruh rekomendasi, Pansel akan melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, wawancara, dan uji publik.
Kemudian Pansel akan memberikan rekomendasi nama-nama calon Satgas PPKS kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan melalui SK.
“Tahap uji publik ini perlu untuk melihat respons sivitas akademika terhadap calon Satgas tersebut,” jelas Jane L. Pietra, M.Psi. Psikolog.
Satgas PPKS yang akan bertugas selama 2 tahun tersebut harus berjumlah gasal dan berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Cinta Berlinda Putri dan Annisa Radyastuti selaku anggota Pansel dari unsur mahasiswa menyatakan bahwa teman-teman mahasiswa sangat menyambut baik dan antusias akan adanya pembentukan Satgas PPKS ini di UPJ.
Banyak di antara mahasiswa yang bersedia untuk direkomendasikan sebagai anggota Satgas PPKS.
“UPJ sangat peduli untuk turut memerdekakan pendidikan Indonesia dari Kekerasan Seksual,” pungkas Clara. (RO/OL-09)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
Sembung diketahui mengandung senyawa aktif flavonoid yang berfungsi sebagai antikanker.
Kehadiran para pelajar di GIIAS 2024 memberikan mereka kesempatan untuk melihat secara langsung inovasi-inovasi terbaru dari merek-merek otomotif terkemuka.
Universitas Nusa Cendana dianggap paling menarik dan terpilih menjadi role model untuk implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Tema yang diusung pada DISPORSENI Nasional UT Tahun 2024 adalah “Harmoni dalam Sportivitas, Kreativitas, dan Intelektualitas.
Bagi kamu yang ingin kuliah tapi mahal, opsi beasiswa merupakan salah satu langkah yang bisa meringankan beban biaya pendidikan
DBD termasuk penyakit yang mengancam jiwa. Seseorang bisa mengalami DBD lebih dari sekali akibat infeksi virus dengue dan infeksi berikutnya berisiko lebih parah.
Adapun pengendalian infeksi di komunitas, dengan berbagai tingkatan strata, tidak kalah penting sebagai prioritas pemberdayaan kesehatan di masyarakat.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Kasat Res Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pane, menekankan memperkuat koordinasi antar pihak terkait guna mengatasi penyalahgunaan Narkoba.
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved