Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM masa adaptasi, masyarakat perlu menerapkan perilaku aman produktif Covid-19 yang sesuai kebijakan terkini dari Pemerintah. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung kembalinya produktivitas daerah di tengah pandemi Covid-19.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan aktivitas masyarakatnya pun harus disesuaikan level daerah, di mana semakin tinggi level suatu kabupaten/kota, maka semakin ketat pembatasan aktivitas masyarakatnya.
"Kunci kembali produktif secara sosial ekonomi, maka pemerintah daerah wajib mengevaluasi kembali indikator penurunan level PPKM. Yaitu mengendalikan transmisi komunitas dengan menurunkan kasus konfirmasi, rawat inap di rumah sakit, dan kematian," kata Prof Wiku dalam keterangannya Jumat (18/3).
Baca juga: Deteksi Dini dapat Kenali Gangguan Ginjal
Dia menambahkan meningkatkan kapasitas respon kesehatan mencakup kemampuan testing, tracing, dan treatment. Serta, meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya vaksinasi kelompok rentan.
"Selama pelaksanaan kegiatan sosial dan hiburan di daerah, pemerintah daerah juga harus menjamin, bahwa celah penularan yang ada akibat penyesuaian kebijakan dapat diantisipasi dengan peraturan yang implementatif dan sistem monitoring yang tegas," terangnya.
Meski demikian, dalam masa adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman covid-19, kesadaran dan tanggung jawab setiap orang adalah kunci pengendalian kasus. Ada 3 tanggung jawab utama yang senantiasa harus ditingkatkan yaitu, kedisiplinan protokol kesehatan 3M, kesadaran tinggi orang bergejala melakukan test covid-19, dan kesadaran tinggi mengisolasi diri jika tidak sehat atau terdiagnosa positif.
"Perkembangan data terkini sebagai landasan penting penguatan kesadaran masyarakat tersebut," pungkasnya. (H-3)
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
WAKIL Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyebut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk PPKM level 4 itu wajar, karena penyebaran covid belum terkendali.
Menurut dia, status Kota Solo kembali naik menjadi PPKM level 4, ditetapkan mulai pekan ini dan harus menjadi peringatan bersama, untuk lebih disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
KAWASAN Alun-alun dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Jawa Barat, kembali ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.
SITUASI pandemi di Jawa dan Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, dari yang semula 4 daerah menjadi 7 daerah
PEMKOT Cirebon masuk ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Untuk itu pemerintah setempat akan memperketat aturan untuk kegiatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved