DPRD Cimahi Dukung Perppu Kebiri

DPRD Kota Cimahi mendukung hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Terlebih saat ini banyak kasus pelecehan atau pemerkosaan pada anak yang berujung pada kematian.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anggota DPRD Cimahi, Siti Yanti Abintini merasa miris saat melihat banyak berita tentang pelecehan seksual pada anak di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi yang lebih prihatin, kekerasan tersebut berujung pada kematian si anak.

"Bagaimana tidak miris. Tadi saja saya lihat di media ada bayi baru berusia 2 tahun diperkosa, dibunuh dan mayatnya dibuang. Jelas ini sudah keterlaluan," katanya, Minggu (29/5).

Dengan hadirnya Perppu yang baru ditandatangani Rabu (25/5) lalu itu, pihaknya berharap bisa menimbulkan efek jera pada para pelakunya. Walaupun dalam pembuatan Perppu ini, pemerintah sudah memikirkan dampak baik dan buruknya.

"Sebagai seorang ibu, saya sangat prihatin melihatnya. Bagaimana kalau kejadian ini menimpa saudara atau bahkan orang terdekat kita. Kami sangat tidak menginginkan hal itu terjadi," tuturnya.

Meski sudah keluar Perppu, Siti mengaku hukuman tersebut belumlah cukup. Sebab semua pihak harus bersama-sama mengantisipasinya kejadian tersebut agar tidak terulang.

"Mudah-mudahan Perppu ini jadi acuan yang mengikat dan memberikan efek jera untuk pelakunya. Mungkin pasal-pasal kemarin masih dianggap longgar hingga perlu dikeluarkan Perppu," ujarnya.

Siti menambahkan, terkait perlindungan anak ini, pihaknya bersama Pemkot Cimahi sudah membuat Perda Kota Layak Anak. Namun Perda tersebut kini masih menunggu pengesahan Kemendagri. "Kita tunggu pengesahannya dari Kemendagri agar Perda tersebut bisa diaplikasikan," jelasnya. (OL-2)