KLHK Percepat Proses Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mempercepat proses rehabilitasi lahan di wilayah Ibu Kota Negara. Pasalnya, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa lebih dari 70% kawasan IKN harus terdiri dari ruang terbuka hijau.

"Untuk itu, diperlukan upaya rehabilitas seluas 57.570 hektare di seluruh deliniasi IKN," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (17/2). KLHK telah menyiapkan rencana aksi rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan IKN hingga 2024 mendatang.

Siti merinci, sejak 2021 KLHK sudah berproses untuk membangun pusat persemaian IKN yang tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Kalimantan Timur (120 Ha), di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatra Utara (37,25 Ha), Labuan Bajo, NTT (30 Ha), Mandalika, NTB (32,25 Ha), dan Likupang, Sulawesi Utara (30,33 Ha).

"Pusat Persemaian IKN diprediksi dapat memproduksi bibit tanaman hingga 15 juta bibit pertahun. Pembangunan pusat persemaian ini menunjukkan semangat perbaikan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)," beber Siti.

Selanjutnya, pada 2022 akan dilakukan persiapan pembangunan rumah produksi, dukungan pengairan, lintasan perairan, listrik dan penyiapan awal bibit di wilayah IKN. Lalu pada 2023 ditargetkan akan produksi bibit hingga bibit bisa disemai di wilayah IKN.

"Luasan lahan masih akan kita terus pantau dan sesuai dengan arahan presiden, pembangunan IKN harus betul-betul berbasis lingkungan. Namanya pun forest city. Jadi akan sesedikit mungkin untuk melakukan penebangan hutan dan kalau bisa tidak sama sekali," ucapnya.

Selain melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan IKN, Siti menyatakan KLHK mengemban tugas untuk membuat peta koridor satwa di wilayah IKN. Koridor tersebut, lanjut dia, akan dibuat di Tahura Bukit Soeharto, Samboja, Batu Ampar, Mentawir, Hutan Lindung Sungai Wain, dan Hutan Manunggal.

"Kami sudah mempelajari jalur satwa. Nanti akan ada dalam perencanaan. Misalnya nanti dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan kapan underpass dan kapan fly over. Konstruksi seperti itu akan sangat ketat," ucap Siti. Selain itu KLHK juga melakukan pengamanan kawasan hutan dan pengendalian karhutla di wilayah IKN," pungkas dia. (H-1)