Wapres: 2022, Pemerintah Perluas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir

WAKILPresiden Ma’ruf Amin mengakui upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir sangat kompleks. Walaupun jumlahnya hanya 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem sebanyak 10,4 juta jiwa, karakteristik wilayah pesisir membuat pemerintah relatif kesulitan mengatasinya.

“Karena itu pada 2022 nanti kita coba yang pesisir seperti apa penanggulangannya,” katanya saat membuka Rapar Evaluasi Arah Penanganan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wapres, Selasa (21/12).

Ma’ruf menyebutkan sejumlah aspek yang menyebabkan penanganan kemiskinan di wilayah pesisir lebih rumit. Dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Dari aspek pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.

Baca juga: Menkes Minta Tempat Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Ditambah

“Sementara dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya,” jelasnya.

Sementara dari aspek ketenagakerjaan, Wapres memgakui, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar memiliki pekerjaan. “Namun terkonsentrasi pada kelompok yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar,” jelasnya.

Begitu pun dari aspek infrastruktur, akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penerangan di wilayah ini mendesak untuk diperbaiki. Sedangkan dari aspek kerentanan, wilayah pesisir relatif lebih rawan dibandingkan wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh/bantaran sungai.

“Begitu pun aspek akses layanan dasar di mana akses fasilitas Kesehatan pada wilayah pesisir relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta,” paparnya.

Sebagai salah satu alternatif solusinya, ungkap Ma’ruf, pemerintah bakal memperluas cakupan wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem ini dari 35 Kabupaten prioritas di tujuh provinsi pada 2021 dan menjadi 212 Kabupaten/Kota pada 2022. “Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada 2022,” pungkasnya. (H-3)