Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan negara melindungi ormas keagamaan karena Indonesia merupakan negara yang agamis dan demokratis.
Mahfud MD saat memberi sambutan pada Pembukaan Muktamar IV Wahdah Islamiyah secara virtual di Jakarta, Minggu (19/12) menerangkan negara tidak pernah melarang pembentukan dan aktivitas organisasi keagamaan.
"Di Indonesia sangat banyak ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Alwashliyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Di sini banyak sekolah Islam dan majelis taklim yang setiap hari menyelenggarakan pendidikan dan pengajian dimana-mana. Tidak ada yang dilarang," sebut Mahfud.
Ia menyampaikan organisasi keagamaan di Indonesia cenderung bebas menggelar berbagai kegiatan misalnya pertemuan dan pengajian. Jika dibandingkan dengan situasi di Arab Saudi, situasinya tidak sebebas di Indonesia, sebut Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga membantah adanya kriminalisasi ulama di Indonesia. Ia menyampaikan ulama yang kena kasus hukum karena mereka memang diyakini melakukan tindak pidana.
"Ada puluhan ribu ulama di Indonesia, coba hitung dengan jari siapa yang dikriminalisasi selain yang memang terbukti melakukan tindak kriminil," kata Mahfud.
Mahfud berpesan kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah untuk selalu menjaga keutuhan Pancasila dan persatuan NKRI. Ia menerangkan berdirinya NKRI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan luhur bangsa untuk hidup bersama-sama.
Wahdah Islamiyah merupakan organisasi Islam yang semula bernama Yayasan Fathul Muin. Organisasi itu, yang berdiri sejak 1988, berpusat di Makassar. Organisasi itu saat ini bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemanusiaan. (Ant/OL-15)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved