Baru 60 Daerah Bebas BABS

KESADARAN masyarakat Indonesia untuk memperhatikan sanitasi lingkungan mereka masih rendah. Itu terlihat dari jumlah daerah yang bebas dari masalah buang air besar sembarangan (BABS) hingga kini belum mencapai 20% dari total 513 kabupaten/kota di Indonesia. "Belum ada 20%. Kemenkes (Kementerian Kesehatan) mencatat baru ada 60 kota/kabupaten di Tanah Air yang bebas masalah BABS," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dalam deklarasi setop BABS (Open Defecation) yang tahun ini dipusatkan di Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Sabtu (13/6).

Turut hadir pada deklarasi yang diwarnai kampanye cuci tangan itu antara lain Bupati Dairi KRA Jhonny Sitohang Adinegoro dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Dairi dr Nitawaty Sitohang. Menkes menjelaskan BABS bisa menimbulkan penyakit berbahaya seperti kolera. Jika semua masyarakat memiliki sanitasi yang layak dengan tidak memiliki masalah BABS, penyakit seperti itu bisa dihindari.

"Selain olahraga dan makanan bergizi, sanitasi jadi faktor paling penting untuk menjaga kesehatan termasuk terhindar dari penyakit berbahaya," ujar Nila. Nila lantas mengajak semua keluarga Indonesia untuk memulai dari hal-hal paling kecil, di antaranya para orangtua diimbau untuk proaktif mengajarkan kepada anak-anak mereka mengenai pentingnya kebersihan tubuh demi mencegah timbulnya sumber penyakit.

"Bagi para orangtua, ajari anak-anak mencuci tangan dengan baik, seperti mencuci tangan sebelum makan dan menggunakan sabun,'' jelas Menkes. Pada kesempatan itu, Nila pun mengingatkan para pemimpin daerah agar memperhatikan daerah mereka untuk memiliki saluran sanitasi buang air besar yang berstandar sehat. "Tidak peduli pelosok, harus memiliki jamban yang bagus, ini harap jadi perhatian pemerintah daerah terkait sehingga kelak semua daerah bisa bebas dari masalah BABS," tuturnya.

Nila kemudian mencontohkan Kabupaten Dairi karena pemerintah daerah dan masyarakatnya punya kesadaran tinggi dalam membangun toilet sehat di dalam rumah serta menjauhkan perilaku buruk, yakni membuang kotoran ke sungai. "Ini bagus sekali. Ini contoh bupati yang patut ditiru kepala daerah lainnya lantaran masyarakatnya mendukung program sanitasi. Apalagi, dalam membangun toilet, anggaran diperoleh dari kantong pribadi dan hasil patungan warga," tukas Menkes.

Hasil swadaya
Bupati Dairi KRA Jhonny Sitohang Adinegoro menerangkan, dari 270 ribu penduduk di Kabupaten Dairi (per 2010), sekitar 80% di antaranya kini memanfaatkan jamban sehat hasil swadaya. "Target kami inginkan 100% masyarakat membangun jamban sehat." Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dr Nitawaty Sitohang berharap kehadiran Menkes dalam deklarasi bebas BABS mampu memberikan motivasi kepada sebagian warga Dairi yang belum memiliki jamban sehat, untuk segera membuat jamban dengan kesadaran sendiri.