Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menerima hampir 20 ribu aduan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) tahap I 2021. Aduan tersebut berasal dari seluruh wilayah.
"Hingga kini kami menerima sedikitnya yang masuk ke link PB PGRI sebanyak 19.989 pengaduan," kata Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir saat dihubungi, Minggu (3/10).
PGRI sendiri membuat link pengaduan guru honorer mulai dari persiapan hingga usai seleksi PPPK. PGRI meramu 15 masalah yang dihadapi guru honorer dalam menghadapi seleksi PPPK.
Pengaduan rata-rata terkait dengan soal ujian yang tidak sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
Baca juga : Pemda Minim Penuhi Hak Anak Dalam Pembangunan
"Kami buat link pengaduan guru honor karena selama persiapan kami membimbing lewat LMS Berkhidmat Untuk Guru Belajar Sepanjang Hayat sebanyak 186.237 peserta guru honor dari seluruh Indonesia. Setelah selesai tes seleksi PPPK kami pun PB PGRI menyiapkan link pengaduan masalah seleksi PPPK 2021," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto menjelaskan saat ini Pertemuan dengan Panselnas saat ini sedang dilaksanakan. Pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin setelah koordinasi dengan Panselnas selesai.
"Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi X DPR RI yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbud-Ristek untuk memperjuangkan kemudahan-kemudahan tambahan bagi para peserta seleksi ASN PPPK.
"Peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya," pungkasnya. (OL-2)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Kemendikdasmen kini tengah berusaha meningkatkan kualifikasi guru melalui program D4 atau S1 dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bagi 150 ribu guru.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved