37 Satwa Endemik Dilepasliarkan di Papua Barat

MARKAS Komando Armada (Koarmada) III Tentara Nasional Indonesia TNI AL melepasliarkan 37 unggas endemik yang dilindungi undang-undang. Unggas tersebut terdiri dari 30 ekor kakatua koki (Cacatua galerita), 3 ekor mambruk (Goura cristata), 2 ekor nuri bayan (Eclectus roratus), dan 2 ekor kasturi kepala hitam (Lorius lory). 

Satwa-satwa yang dilepasliarkan tersebut merupakan translokasi dari hasil sitaan unit-unit pelaksana teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di luar Papua, utamanya dari Pulau Jawa dan Manado. Selain itu satwa juga berasal dari hasil pengamanan dan patroli perlindungan satwa di Kota dan Kabupaten Sorong. 

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama BBKSDA Papua Barat berkolaborasi dengan Koarmada III TNI AL dan Conservation International (CI) Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang bertemakan “Living in Harmony with Nature". Rangkaian kegiatan HKAN tahun ini diselenggarakan mulai Mei hingga Desember 2021.

Ketika dilepasliarkan, ungas-unggas tersebut berhamburan keluar ketika pintu dari dua unit kandang transit dibuka oleh Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Yeheskiel Katiandagho.

Dalam sambutannya, anggota DPRD Kota Sorong Syafruddin Sabonnama mengapresiasi peran TNI dalam perlindungan satwa-satwa dan juga upaya-upaya konservasi. “Siapapun yang hidup di atas Tanah (Papua) ini, harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ia memberikan manfaat untuk alam dan juga manusia," ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Serta Pencegahan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Dilindungi Secara Ilegal", Selasa (28/9).

Adapun Yeheskiel menyatakan keprihatinannya atas perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. “Kita, Koarmada III, sekaligus diimbau seluruh prajuritnya, maupun kita dapat memengaruhi lingkungan kita untuk dapat menjaga bumi yang kita cintai. Semua yang ada di sini harus menjadi dutanya BBKSDA Papua Barat. Di tempat kita ini, burung-burung, satwa, apa saja yang ada di sini, termasuk tumbuh-tumbuhan itu, harus kita lindungi,” tandasnya 

Ia menambahkan, upaya konservasi kawasan dan pencegahan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) khususnya di Provinsi Papua Barat, sejalan dengan tugas TNI AL sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 34/ 2004 tentang TNI. 

Sementara itu, Plt Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi KLHK Toto Indraswanto menyatakan, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi, jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi adalah sebanyak 919 jenis. “Sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini sebetulnya oleh Tuhan hanya dititipkan kepada kita fan anak cuci. Suatu saat harus kita kembalikan kepada anak dan cucu kita secara utuh. kita mesti bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan konsep pemanfaatan yang lestari," tandas Toto.

Adapun Wakapolres Sorong Kompol Emmy Fenitiruma mengatakan, sepanjang 2021 belum ada laporan masuk mengenai peredaran TSL yang dilindungi secara ilegal. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi sekecil apapun terkait peredaran TSL dilindungi secara ilegal.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong Suwarji mengatatakan, keragaman hayati di Papua patut disyukuri dan dilestarikan. “Jangan sampai ke depannya burung-burung (endemik Papua dan Papua Barat) lebih banyak di daerah Jawa sana dibanding di habitat aslinya karena banyak diperdagangkan. Penindakan hukum harus dipertegas lagi," ujarnya.

Senada, Plt. Kepala BBKSDA Papua Barat Budi Mulyanto menyatakan, menjaga keragaman hayati di Papua membutuhkan kerja sama semua pihak. "Jika kita semua bersatu padu dalam menjaga dan melindungi, maka keanekaragaman hayati ini akan dapat kita nikmati dan saksikan di masa yang akan datang," tandasnya.

Secara terpisah, Direktur Program Papua Barat dari CI Meity Mongdong berharap kegiatan ini mampu membangun komitmen bersama para pihak yang peduli dengan konservasi dan penegakan hukum terkait kejahatan terhadap lingkungan di Papua Barat.

“CI Indonesia, berdasarkan memorandum saling pengertian dengan KLHK, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam membangun kawasan konservasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua,” pungkasnya. (OL-8)