KLHK Inventarisasi Sampah Hotel dan Restoran

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberi tanda khusus kepada hotel dan restoran yang tidak melakukan pengelolaan sampah di lokasi mereka secara prolingkungan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan dapat menilai sendiri seperti apa hotel dan restoran tujuan mereka nantinya.

"Tidak perlu sanksi yang macam-macam, cukup dengan kasih bendera hitam seperti itu kan sudah merupakan sanksi sosial," ucap Direktur Pengelolaan Sampah KLHK R Sudirman saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/4) lalu.

Untuk itu, dalam waktu dekat akan diadakan inventarisasi sampah di kawasan hotel dan restoran untuk melihat tata cara pengelolaan mereka. Dikatakan Sudirman, dalam waktu dekat juga akan diberikan edaran agar hotel dan restoran melakukan pengelolaan sampah prolingkungan.

Untuk itu, lanjut Sudirman, KLHK akan memanggil asosiasi terkait seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk melakukan koordinasi terkait. Setelah itu, akan diberikan surat edaran dan panduan mengenai tata cara pengelolaan sampah di tempat masing-masing.

"Kita akan terapkan sistem polluters pay principal, sehingga tidak ada lagi sampah restoran atau hotel yang dibeli oleh orang lain, Pihak hotel yang harus tanggung jawab," ucap Sudirman.

Upaya tersebut, lanjut Sudirman, akan mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal itu juga seiring dengan niatan pemerintah agar mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Pasalnya, menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih, target pengurangan sampah ke TPA harus dilakukan untuk memperpanjang usia TPA. "Apalagi kalau isinya plastik, timbunan sampah itu akan tetap menggunung. Harusnya kan dia menyusut," tukas Tuti. (Ric/OL-5)