Penggusuran Abaikan Hak Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan harus ada upaya perlindungan terhadap hak-hak anak korban penggusuran dan reklamasi. Tidak hanya hak dan jaminan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga keamanan dari segi psikologis.

"Kita melihat bagaimana kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat. Penggusuran atau tindakan apa pun, walau bagaimanapun, harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, dalam hal ini yang paling rentan ialah anak-anak," ungkap Ketua KPAI Asrorun Niam di Jakarta, kemarin.

Asrorun mengungkapkan, akibat berbagai peristiwa yang beberapa waktu terus terjadi di sekitar Jakarta, ratusan anak mengalami kondisi yang memprihatinkan. Umumnya mereka terpaksa tidak sekolah selama terjadinya konflik antara orangtua mereka dan pemerintah. Selain itu, dalam kondisi itu, kesehatan anak juga terbengkalai.

"Jumlah pastinya masih dikerjakan tim data. Hak-hak dasar mereka dinistakan," tambahnya.

Asrorun menambahkan, dalam kondisi itu, sangat dibutuhkan pendekatan secara psikologis kepada anak sebelum bertindak.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda mengatakan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak juga harus dilakukan warga setempat.

Pengaduan dan pelaporan bila menemukan kondisi anak yang tidak sehat, aman, atau sebatas kecurigaan akan kondisi anak di sekitarnya menjadi hal yang harus dikomunikasikan kepada KPAI atau kepolisian terdekat. Dalam hal reklamasi dan penggusuran, hak kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan pada anak.

"Kami akan terus mengecek secara langsung seperti halnya di Kalijodo. Hak apa yang terlanggar dan siapa yang melanggar untuk kemudian kami bisa koordinasikan dengan beberapa pihak terkait," tutupnya. (Pro/H-2)