Dinilai Kurang Solutif, PGRI Tetap Tolak Gabung POP Kemendikbudristek

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap menolak untuk bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbudristek. Program yang digagas Menteri Nadiem Makarim itu dinilai kurang solutif bagi permasalahan pendidikan di Tanah Air, khususnya di masa pandemi covid-19 ini.

"PGRI tetap tidak bergabung. Program Organisasi Penggerak dan turunannya sekolah penggerak, guru penggerak dan kepsek penggerak tidak jauh berbeda dengan program-program sebelumnya. Hanya cover-nya saja berbeda isinya tidak jauh berbeda. Di era pandemi kurang solutif," ungkap Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir kepada Media Indonesia, Senin (19/7).

Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Dari dulu organisasi profesi dan lainnya lainnya sudah mengembangkannya.

Baca juga: Kolaborasi Yayasan Media Group, Benihbaik.com dan JNE Salurkan 370 Tabung Oksigen

Oleh karena itu, lanjutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan birokrasi pendidikan. Hal itu bisa mendukung percepatan pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang masih menjadi PR dunia pendidikan di Indonesia.

POP disebutnya tidak memberi solusi dalam mengatasi permasalah pendidikan. Dengan anggaran yang besar, program tersebut justru akan menyisahkan permasalahan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia.

"Dari pada fokus ke POP yang masih bermasalah lebih baik fokus ke tata kelola guru, terkait darurat kekurangan guru walau sekarang sedang berlangsung seleksi PPPK. Berikan bantuan secara nasional buat guru honor," imbuhnya.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan di era pandemi Covid-19 yang terus berlanjut di tahun 2021, harusnya Kemendikbudristek fokus membantu presiden menyelesaikan Covid-19. Kebijakan pola peningkatan anggaran untuk sarana prasarana PJJ, penyelamatan dan perlindungan guru, tendik dan siswa sangat dibutuhkan saat ini.

"Menggagas sebuah konsep PJJ yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang efektif, bermakna dan menyenangkan. Bukan malah terus menerus semangat dengan POP yanng terkesan bagi-bagi anggaran yang dibungkus dengan pengalaman baik," tuturnya.

Pendidikan nasional, kata dia harus digagas dan dikembangkan oleh seluruh stakeholder pendidikan di tingkat nasional. Jangan sampai pendidikan hanya mengadopsi dan mengujicoba apa yang dilakukan di salah satu sekolah dan dijadikan konsep nasional tanpa melalui tahapan yang benar.

Lantas, POP harus ada evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk organisasi profesi. Perlu diadakan evaluasi dan analisis program yang mendalam secara bersama dan terbuka. "Sehingga ada tindak lanjut yang baik dan terus menerus melakukan perbaikan," tandasnya. (H-3)