Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebab, pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa-Bali dinilai belum optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).
"Saya bersama jajaran akan terus bekerja keras. Untuk memastikan bahwa penyebaran covid-19 varian Delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial masyarakat segera dilakukan," imbuhnya.
Baca juga: Presiden: Jangan Terlambat Salurkan Bansos
Luhut menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM darurat. Dalam hal ini, apakah diperlukan perpanjangan waktu PPKM darurat, atau tidak. Adapun hasil evaluasi nantinya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira dalam waktu 2-3 hari ke depan, kita akan mengumumkan secara resmi," tutur Luhut.
Dia menekankan bahwa bukan pilihan mudah bagi pemerintah untuk memutuskan kebijakan PPKM darurat. Di lain sisi, pemerintah berupaya menghentikan laju penyebaran covid-19 yang eksponansial. Apalagi, saat ini kalangan petugas kesehatan kewalahan dengan jumlah pasien covid-19 yang melonjak.
Baca juga: Satgas: Kekosongan Vaksin Covid-19 di Daerah Akibat Proses Distribusi
Akan tetapi, di sisi lain, dampak kebijakan PPKM darurat terhadap ekonomi rakyat cukup besar. Apalagi, terjadi penurunan mobilitas masyarakat dalam skala besar. Seperti, mal dan pusat perbelanjaan yang harus tutup, hingga berampak pada pengurangan karyawan.
Lalu, restoran dan tempat makan pun hanya menerima take away, yang berpengaruh pada pendapatan. Belum lagi, masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian.
"Bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, tapi pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat untuk memutuskan penularan varian Delta. Saya minta teman-teman semua untuk bahu-membahu," pungkasnya.(OL-11)
Luhut Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan membangun family office atau kantor keluarga untuk menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia.
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada penurunan target pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meski ketua dan wakilnya mundur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) mengelola bisnis tambang.
Luhut mengatakan Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Elon Musk dan juga bicara banyak hal.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved