Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah berhasil menahan pemburukan pada aspek kesejahteraan masyarakat akibat pandemi covid-19 pada 2020.
Hal itu dipengaruhi prorgam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan, namun juga perlindungan sosial. “Pemerintah memberikan perhatian sangat besar. Terutama melalui perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (15/7).
"Serta, dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan dunia usaha untuk dapat bertahan dan kembali bangkit dari dampak pandemi,” imbuhnya.
Baca juga: Maret 2021, Penduduk Miskin di RI Turun Jadi 27,54 Juta
Lebih lanjut, dia mengatakan program PEN 2020 juga tak lepas dari kemampuan instrumen APBN untuk menahan pelemahan ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung program PEN. Hasilnya, pemerintah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Realisasi PEN pada 2020 tercatat Rp575,8 triliun, atau 82,83% dari pagu anggaran. Salah satu klaster yang realisasinya paling besar ialah program perlindungan sosial, yakni Rp216,6 triliun. Dari dukungan anggaran pemerintah, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pun dapat ditekan.
Baca juga: Ekspor Juni Naik 9,52%, BPS: Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
“Program Perlindungan Sosial PC-PEN pada 2020 mampu menahan laju kenaikan kemiskinan dan pengangguran,” pungkas Bendahara Negara.
Tercatat, tingkat pengangguran terbuka berada di level 7,07% pada 2020. Angka itu sejatinya mengalami kenaikan dari posisi 2019, yakni 5,32%. Demikian dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditahan pada level 10,19%, atau naik sekitar 1% dari posisi 2019 sebesar 9,22%.
Selain itu, pandemi juga berdampak pada gini ratio Indonesia. Ani menyebut terjadi peningkatan ketimpangan menjadi 0,385 pada 2020, dari posisi 2019 yang hanya 0,380. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 dikatakannya membaik di posisi 71,94, jika dibandingkan posisi 2019 di angka 71,92.(OL-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved