Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terus bersuara kepada pemerintah agar bisa memperhatikan aspek perlindungan anak. Pasalnya, di tengah lojakan kasus Covid-19 saat ini, testing pada anak masih sangat rendah dan tidak merata.
"Inilah ranah KPAI dan KPAI harus bersuara keras sekali bahwa anak Indonesia ini ke depannya bagaimana? Karena anak Indonesia inilah yang akan memimpin negara ini," ungkap Ketua IDAI Aman B. Pulungan dalam live Intagram di @idai_ig.
Dia mengatakan bahwa kasus Covid-19 pada anak mencapai 12,5%. Namun angka tersebut diprediksi lebih tinggi lantaran testing yang rendah. Hanya DKI, DIY, Sumatera Barat yang berhasil mencapai standar WHO, 1 per 1000 orang di-tes per minggu.
Selain itu, dia menilai bahwa testing Covid-19 pada anak pun terkesan diirit-irit. Misalnya hanya menggunakan antigen saja.
"Tingkat positivitas masih tinggi di beberapa daerah. Yang lain-lain itu tidak sesuai dan testing ini diirit-irit, hanya antigen tidak di-PCR," imbuhnya.
Aman meminta agar testing pada anak harus ditingkatkan mengingat potensi terinfeksi virus juga tinggi. Apalagi saat ini ada varian Delta yang terbukti menimbulkan gejala berat pada usia yang lebih muda.
Begitu juga dengan adanya vaksin untuk anak, lanjutnya, bisa jadi momentum untuk memperkuat perlindungan pada anak Indonesia. Dinas-dinas kesehatan di daerah diharapkan serius memperhatikan vaksin pada anak.
Anak merupakan human capital yang akan menentukan masa depan bangsa. Bila testing masih rendah dan vaksinasi pun masih jauh maka akan ada dampak-dampan seperti lost of generation di masa yang akan datang. Potensi long covid pun menjadi ancaman.
"Kita tidak tau dia long covid karena tidak ditesting pada saat dia sakit dia hanya di antigen, antigennya negatif. KPAI harus berusara keras tentang ini," kata dia.
"Untuk saat ini sampai dengan selesai PPKM Darurat anak kembali ke sekolah, pergi ke kerumunan, tempat umum, jangan dulu!" tandasnya.(van/OL-09)
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
KPAI mencatat kasus prostitusi daring atau eksploitasi secara daring dari 2021-2023 mencapai 481 kasus yang teradukan. Jumlah tersebut disebut hanya sebagai fenomena gunung es.
KPAI sebut 4 dari 19 anak yang terlibat sebagai talent kasus eksploitasi daring dengan dijual menjadi PSK melalui media sosial X dan Telegram, sudah didampingi.
KPAI juga menemui sejumlah anak yang yang mengaku mengalami kekerasan dari anggota Polda Sabhara Sumbar
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved