Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan tidak akan mengambil opsi lockdown total dalam menangani lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Setelah mempelajari situasi terkini, dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, politik dan juga pengalaman negara lain, kebijakan PPKM berskala mikro dianggap sebagai pilihan terbaik.
Kebijakan yang fokus pada akar masalah, lanjut Ngabalin, dinilai terbukti mampu menjadi solusi untuk mengatasi kasus covid-19 di Tanah Air.
Baca juga: Menkes: Lima Rumah Terpapar Covid-19, Satu RT akan Lockdown
"Kalau PPKM mikro terimplementasi dengan baik di lapangan, semestinya laju penularan dapat terkendali dalam beberapa pekan ke depan," ujar Ngabalin di Jakarta, Selasa (22/6).
Menurutnya, keberhasilan PPKM mikro juga sangat bergantung pada masyarakat di setiap daerah. Kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal, jika warga masih mengabaikan aturan pemerintah.
"Sedahysat apapun upaya yang dilakukan pemerintah, kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, pasti sulit. Mungkin bisa berjalan, tapi kita akan butuh waktu yang sanga lama," pungkas Ngabalin.
Baca juga: Inmendagri: Zona Merah Wajib WFH 75%, Restoran Take Away Bisa 24 Jam
Pihaknya pun meminta seluruh kepala daerah, terutama di wilayah zona merah, untuk bekerja lebih keras. Serta, menumbuhkan komitmen yang sama demi menghentikan penyebaran covid-19. Kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan posko penanganan covid-19 yang telah disiagakan.
"Posko ini dibentuk untuk mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat, penguatan testing dan tracing. Posko juga didirikan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, sehingga disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan," tandasnya.(OL-11)
Penambahan 44 unit bus listrik dari Tiongkok sempat terhambat akibat lockdown pandemi covid-19 pada 2022 silam.
Anggota Parlemen Inggris menyetujui laporan mengecam mantan PM Inggris Boris Jonson yang melanggar lockdown Covid.
Langkah itu ia lakukan karena pemerintah sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi.
PARTAI Komunis China (PKC) yang menguasai jalannya pemerintah dan arah negara, menyatakan akan menindak tegas semua kegiatan infiltrasi hingga sabotase oleh pasukan musuh.
Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya penguncian, sementara beberapa kelompok mengecam penyensoran dan menyerukan demokrasi dan diakhirinya pemerintahan Xi Jinping
Dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Tiongkok memprotes kebijakan pembatasan ketat akibat kenaikan kasus covid-19.
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved