Irjen Kemenag, Perketat Akomodasi Haji

Penyelenggaraan haji tahun ini berupa akomodasi dalam  pengadaan perumahan atau pemondokan, katering dan transportasi akan  diawasi lebih  ketat. Hal tersebut dikemukakan Inspektorat Jenderal  Kementerian Agama (Irjen Kemenag) M Jasin menjawab Media Indonesia,kemarin,terkait persiapan haji tahun ini. Mantan pimpinan KPK ini menjelaskan bahwa pihaknya melakukan  proses negosiasi dalam pengadaan pemondokan, katering, maupun transportasi.Sehingga  tim yang melakukan negosiasi dalam  pengadaan akomodasi  mesti memiliki data base.

"Data base ini amat penting sehingga penyelenggaraan haji kita yang tetap mengedepankan kualita pelayanan jemaah tetapi juga terjadi efisiensi dan penghematan,"tegasnya. Dijelaskan tim Irjen Kemenag telah  memiliki data perusahaan katering maupun pemilik rumah yang tidak direkomendasikan untuk dipakai pada musim haji tahun ini.  Sedikitnya, menurut dia,terdapat  44 perumahan atau pemondokan yang tidak direkomendasikan untuk disewa.Selain itu ada  sejumlah perusahaan katering yang masuk daftar tidak direkomendasikan.

Perusahan katering yang  tidak direkomendasikan pada musim haji tahun ini dari tim irjen mencium adanya upayya  "keuntungan" atau gratifikasi kepada oknum pejabat. Sebab itu, hemat dia erusahaan yang dikontrak harus memiliki rekam jejak yang bagus, tidak pernah mengirim nasi  basi yang merugikan jemaah  dan pengirimannya tepat waktu. Saat ditanya bentuk mekanisme pengawasan seperti apa ,ia menjelaskan selain Irjen Kemenag,pihak lain yang turut mengawasi penyelenggaraan haji seperti DPR, BPK,KPK, dan  Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Ia mencontohkan dalam pengawasan  sejak awal keterlibatan dalam upaya pencarian  pemondokan, katering, transportasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekeliruan atau penyimpanga. Menurutnya  di Makkah sudah lebih dari 115 hotel yang telah dilakukan kesepakatan kontrak begitupun di Madinah sudah dilakukan negosiasi. Sementara itu, anggota tim pengawas haji DPR, dari Fraksi Nasdem Choirul Muna mengingatkan  perlunya  perbaikan haji tahun ini tentang  Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah.

"Kita perlu  cari kontrakan yang representatif karena kontrak yang ada sudah habis,"cetusnya. Saat mengunjungi BPHI di Madinah dua bulan lalu,ia melihat kondisi BPHI  sudah rusak dan tidak  terawat."Kondisinya sudah kumuh ,peralatan oksigen macet ,atapnya jebol ,ini disebabkan BPHI hanya dipakai setahun sekali pada musim haji,"tegasnya.  Terkait pemondokan haji, Choirul mengaku menemukan  satu   pemilik hotel yang protes dan mengklaim bahwa hotelnya sudah di booking tetapi stelah dilihat belum ada kontrak hitam diatas putih. Sedangkan untuk katering dapat diturunkan tarifnya sekitar 1 hingga 1,5 rial dari 12 rial yang ditawarkan. Ia juga mengingatkan katering harus tepat waktu dan tidak merugikan jemaah.