Peredaran Antibiotik Perlu Diawasi

PEMERINTAH dinilai perlu mengawasi peredaran antibiotik yang saat ini masih dijual bebas. Pasalnya, hal itu berimbas pada kecenderungan masyarakat mengonsumsi antibiotik untuk segala jenis penyakit.

Padahal, menurut Perwakilan World Health Organization (WHO) Dewi Indriani, tidak semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan antibiotik. Bahkan, jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan bakteri kebal (resisten) antibiotik.

"Pemahaman masyarakat masih lemah mengenai penggunaan antibiotik. Jadi, pemerintah perlu mengontrol peredarannya dengan baik," ujarnya dalam Media Briefing Membahas Strategi Efektif untuk Menekan Bakteri Kebal Antibiotik di Jakarta, Selasa (19/4).

Ditambah lagi, jelas Dewi, kurangnya kendali terhadap produksi obat palsu kian memicu percepatan resistensi antibiotik. Sehingga tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi kerugian secara ekonomi.

Studi ekonomi di Thailand pada 2012 menyebutkan, lebih dari 38 ribu kematian akibat resistensi antibiotik. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan mencapai 1,3 juta dolar pertahun.

"Itu saja penduduknya hanya 70 juta, bagaimana Indonesia dengan 250 juta orang. Berapa besar yang akan ditanggung pemerintah, apalagi dengan adanya jaminan kesehatan nasional (JKN)," cetusnya.

Di samping memberikaan edukasi kepada masyarakat, menurut dia, perlu adanya komitmen politis dari pemerintah serta lembaga terkait untuk mengontrol penjualan antibiotik tanpa resep dokter.

Komite Pengendalian Resistensi Antibiotika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kuntaman menegaskan, pembelian antibiotik harus disertai dengan resep. Hal itu untuk menjamin antibiotik yang dikonsumsi sesuai kebutuhan. (OL-2)