Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNTUK mengurangi beban lonjakan kasus covid-19, setiap daerah sebaiknya bergotong-royong untuk menekan sebaran kasus. Provinsi yang sudah mengalami penurunan kasus, pun harus mempertahankan kondisinya.
Hal tersebut agar daerah yang stabil dapat membantu wilayah tetangga yang masih mengalami lonjakan kasus covid-19. Bantuan yang dapat diberikan terkait fasilitas pelayanan kesehatan pasien. Cara gotong-royong seperti ini, diharapkan membuat upaya penanganan covid-19 berjalan lebih efektif dan maksimal.
Sebagai contoh, daerah yang berpotensi melakukan upaya tersebut ialah Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat, karena mengalami penurunan kasus covid-19. Jika memungkinkan, kedua provinsi itu dapat membantu wilayah tetangga yang masih mengalami lonjakan kasus, yaitu Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Baca juga: Peneliti: Gejala Covid-19 Varian Delta Mirip Gejala Flu Berat
"Begitupun dengan provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Sikap gotong-royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia, perlu diterapkan dalam penanganan covid-19 antardaerah. Sehingga, pengendalian terlaksana maksimal dan mengurangi beban daerah yang kasusnya masih tinggi," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan resmi, Rabu (16/6).
Pemerintah daerah juga harus memanfaatkan forum komunikasi anatarpimpinan daerah (forkompinda) untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat siap membantu, jika upaya kemandirian antardaerah tidak menemukan solusi.
Baca juga: Indonesia Terima Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19 dari Korea
Dalam penanganan covid-19, Wiku mengimbau agar semua pihak fokus mengendalikan laju kasus di daerah yang sedang mengalami kegentingan. Dengan cara memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat. Serta, mentaati kebijakan pemerintah, termasuk membatasi mobilitas masyarakat di dalam dan luar negeri.
"Penting diketahui, apapun varian covid-19 yang ada di masyarakat, apabila kita patuh dan disiplin protokol kesehatan, serta mematuhi kebijakan pemerintah, dapat meminimalisasi tingkat penularan," pungkas Wiku.
Diketahui, perkembangan penanganan covid-19 pada minggu kelima setelah libur Idulfitri menunjukkan kenaikan kasus yang masih didominasi wilayah Jawa. Berdasarkan data Satgas Covid-19, enam provinsi yang menempati urutan teratas dalam kenaikan kasus berasal Jawa, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.(OL-11)
Presiden mendoakan agar mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya.
SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut, Indonesia sudah memasuki endemi pada 21 Juni 2023. Terjadi penurunan kasus hingga 89% dalam sebulan.
Seperti halnya virus korona, bentuk patologi sosial semacam itu kini juga masih ada dan bergentayangan. Mereka cuma bermutasi menjadi bentuk lain, dari yang kelas teri hingga kakap.
Dalam waktu satu-dua minggu Presiden Joko Widodo akan umumkan transisi pandemi ke endemi.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksin booster covid-19 meski aturan wajib masker resmi dicabut.
Ungkapan warga itu merupakan puncak keresahan mereka terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak selama bertahun-tahun
Banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah diimplementasikan di Jawa Tengah, contohnya terciptanya kehidupan yang rukun di antara umat beragama.
Nominal pembayaran iuran sistem KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan tidak akan sama atau bukan single tarif untuk menjaga keseimbangan prinsip gotong royong sistem JKN sesuai Undang-Undang.
BP Tapera memiliki tugas untuk menyediakan rumah yang terjangkau, baik, dan sehat kepada masyarakat.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengajak perusahaan-perusahaan untuk mengambil bagian dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Kepmenaker 76/2024
Koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Fokopimda provinsi, kabupaten dan kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved