Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan diplomasi ke negara lain agar memberikan kuota haji mereka untuk Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota lebih mengurangi antrean panjang peserta jemaah.
"Seperti Thailand, kalau tidak terpakai (kuota jemaah haji) diberikan saja ke Indonesia," kata Maman Imanulhaq, Kamis (10/6).
Tak hanya itu, Kementerian Agama (Kemenag) perlu meningkatkan diplomasi ke Arab Saudi. Pemerintah diminta melobi otoritas berwenang di Negara Minyak itu memberikan kuota lebih ke Indonesia.
"Ada upaya meminta kuota lebih," ungkap dia.
Baca juga: Tenang, Dana Haji Tersimpan dengan Aman Kok
Dia menyebut upaya penambahan harus dilakukan. Sebab, tidak adanya penyelenggaraan rukun ke-5 Islam itu selama 2020 dan 2021 semakin menambah daftar tunggu bagi jemaah Indonesia.
"Saya yakin, jika diplomasi itu dilakukan, kita akan mendapatkan lebih," sebut dia.
Setidaknya, Indonesia harus mendapat 300-350 ribu per tahun. Sehingga, antrean jemaah haji bisa diatasi lebih cepat.
"Antrean yang begitu panjang akibat animo masyarakat untuk berhaji begitu kuat dan ditambah sekarang dua tahun tidak berangkat saya rasa itu bisa dikurangi," ujar dia.(OL-5)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved