Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat 2.235 aduan masyarakat dengan kerugian mencapai Rp228 juta hingga 29 April 2021. Pengaduan dinilai akan terus bertambah hingga jelang Idulfitri.
"Pengaduan paling banyak dari sektor keuangan sekitar 1.720 pengaduan. Itu paling banyak terkait asuransi hampir 70% dan sisanya bervariasi ada yang terkait investasi bodong, berkedok syariah, pinjaman online dan juga fintech," ujar Ketua BPKN Rizal E Halim dalam media briefing, Jumat (7/5).
Baca juga: Informasi Promosi tidak Sesuai Jadi Keluhan Konsumen
Adapun pengaduan dari sektor lain, seperti perumahan sebanyak 89 pengaduan, telekomunikasi 19 pengaduan, transportasi 14 pengaduan, bidang IT dan kendaraan bermotor 16 aduan, listrik dan gas rumah tangga 9 aduan, berikut e-commerce 304 aduan.
"Untuk e-commerce banyak pengaduan terkait dengan barang yang diterima tidak sesuai pesanan, dengan apa yang ditampilkan di katalog," imbuh Rizal.
Seiring berkembangnya teknologi digital, lanjut dia, pengaduan konsumen pun semakin banyak. Menurutnya, hal itu bagian dari proses penyempurnaan terhadap ekosistem atau kebijakan yang baru.
Baca juga: Kinerja Ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2021 Solid
Terlebih, proses digitalisasi di Indonesia didorong pandemi covid-19, bukan secara natural. Akibat dipaksa situasi, maka adan potensi deviasi atau penyimpangan. Baik dari persoalan konsumen, regulasi, maupun regulator.
"Kalau menjadi suatu kebiasaan baru, tentunya sektor digital akan meningkat dan tidak mungkin bisa dihindari," pungkasnya.(OL-11)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah posko pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2024. Total lokasi pengaduan menjadi 35 posko.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di DKI Jakarta yang selesai Selasa (11/7) lalu, berjalan lancar.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuka posko pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang dibuka mulai Senin (12/6).
Hingga 28 April 2023, Posko Satgas THR Keagamaan 2023 telah menerima 2.369 aduan.
Masukan dan tanggapan dari masyarakat dapat disampaikan jika terdapat kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, maupun perubahan status pemilih.
Aduan ini terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, terpisahnya kedua lembaga dan undang-undang yang ada pada saat ini terlalu sepihak-pihak.
Pemeriksaan terhadap Badan POM oleh BPKN harus melalui proses transparan. Hingga saat ini Badan POM belum menerima surat tembusan dari hasil pemeriksaan.
Edukasi melalui diskusi publik dan amplifikasi konten edukasi di berbagai kanal media menjadi salah satu elemen krusial guna meningkatkan kesadaran konsumen
HASIL kesimpulan sementara dari Tim Pencari Fakta (TPF) kasus gagal ginjal akut, peristiwa ini terjadi akibat kejahatan yang sistematis.
Warganet juga meminta produsen memasang penanda distributor atau agen dengan lisensi resmi, agar mereka bisa secepatnya menghentikan praktik galon oplosan.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta produsen AMDK galon isi ulang menetapkan agen resmi agar masyarakat terhindar dari membeli AMDK galon isi ulang oplosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved