Mendikbud: Program Sertifikasi Guru Tetap Dibiayai Pemerintah

PEMERINTAH akan tetap memprioritaskan dan menanggung biaya program sertifikasi guru. Hal itu diungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Senin (11/4).

Mendikbud Anies Baswedan menyatakan pemerintah melanjutkan program sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan anggaran dari negara. Karena itu, tegas Anies, program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tetap dibiayai oleh pemerintah.

"Pemerintah tetap melanjutkan upaya sertifikasi guru dengan tetap memberikan bantuan dana bagi guru untuk mengikuti program sertifikasi melalui PLPG," kata Mendikbud.

Guru-guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program sertifikasi melalui program PLPG.

Adapun bagi guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik dibebaskan untuk memilih program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti PLPG atau Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG).

Upaya pelaksanaan sertifikasi guru telah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah melaksanakan beberapa upaya khusus untuk menuntaskan program sertifikasi guru melalui portofolio serta PLPG yang sudah dilaksanakan untuk 1.638.240 guru selama ini.

"Dari seluruh upaya ini masih terdapat guru yang belum tersertifikasi, yakni 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015. Semua yang memenuhi syarat akan diarahkan untuk mengikuti PLPG," terang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata dalam laman resmi kementerian. (Bay/OL-5)