Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Upaya peningkatan produktivitas riset dan inovasi membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terlebih produktivitas riset Indonesia masih rendah.
“Produktivitas riset kita masih rendah. modal utama riset dan inovasi adalah SDM, bukan anggaran dan infrastruktur meskipun keduanya tidak kalah penting,” ujar Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko dalam seminar virtual UIN Sunan Kalijaga “Rancangan Induk dan Peta Jalan Penelitian Indonesia Bidang Sains dan Teknologi beberapa waktu lalu seperti dilansir dari laman LIPI.
Baca juga: Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan untuk Produk Keuangan Syariah
Handoko mengatakan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah bukan lagi menjadi soal. “Berdasarkan standar Unesco, tanggung jawab pemerintah untuk mengalokasikan belanja litbang nasional sudah tercapai, yaitu 1% PDB (Produk Domestik Bruto),” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan produktivitas riset nasional terganjal peran dan kolaborasi pihak industri. “Yang masalah, kita masih belum berhasil menarik belanja litbang dari nonpemerintah. Rendahnya kontribusi swasta/eksternal dalam kegiatan riset membuktikan akan rendahnya kapasitas dan kompetensi riset Indonesia,” sambung Handoko.
Handoko mengutakan, karakter pengembangan produk saat ini adalah individualis, faktor teknologi pengungkit semakin dominan, nonmanufaktur, jangka waktu hidup pendek dengan margin besar dan padat kreativitas.
“Kita di level riset dan inovasi harus fokus pada product development yang basisnya adalah teknologi fungsi. Peneliti adalah pencipta teknologi pengungkit,” terangnya.
Untuk dapat bersaing dan mengatasi iklim kompetisi yang ada, Handoko menegaskan agar pelaku riset tidak terfokus pada end product. “Karena end product itu melibatkan berbagai komponen dalam suatu sistem yang mengandung banyak risiko. Dalam konteks itu, di sinilah kolaborasi itu penting, karena kita perlu meminimalisasi risiko,” ucapnya.
Selain itu, proses manajemen riset pun harus mengedepankan Hak Kekayaan Intelektual dan berbasis kebaruan. (H-3)
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved