Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI IX DPR meyakini vaksin yang didatangkan dari Tiongkok menjadi langkah terbaik pemerintah untuk memutus penyebaran covid-19. Vaksin tersebut akan diedarkan setelah melewati serangkain proses pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kami di Komisi IX, di luar sebagai dokter, percaya kepada pemerintah, dalam hal ini BPOM, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang terlibat (dalam vaksin covid-19)," ujar Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene, Senin (21/12).
Felly menekankan pemerintah tidak mungkin menginginkan rakyatnya celaka akibat disuntik vaksin covid-19. Pasalnya, beberapa negara menghentikan program uji coba vaksin asal 'Negeri Tirai Bambu' yang dinilai bermasalah itu.
Baca juga: Kapal Pelni Siap Distribusikan Vaksin Covid-19
"Pemerintah akhirnya menggratiskan vaksin. Ini kan bukan harga yang murah. Pemerintah tidak ingin kehilangan uang apalagi nyawa. Kenapa vaksin ini diadakan, kami tidak ingin kehilangan banyak jiwa di negara kita," tuturnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bersedia menjadi yang pertama disuntik vaksin covid-19. Hal itu untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.
"Menurut kami, apa yang sudah disampaikan, dibuat, diusahakan pemerintah ini bukan main-main untuk mencelakakan masyarakat. Dengan uji klinis ketiga kali dan disampaian BPOM ini laik, kepala negara kita mau ambil risiko," tuturnya.
Politikus Partai NasDem itu memastikan pimpinan hingga anggota Komisi IX telah menyentujui langkah pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 melalui vaksin.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin covid-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, telah tiba di Indonesia. Vaksin itu disebut sebagai harapan baru penanganan virus berbahaya di Tanah Air
Meski begitu, vaksinasi belum bisa dimulai. Sebab, masih ada serangkaian tahapan yang perlu dilakukan BPOM. (OL-1)
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved