Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan kini guru honorer dapat mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Hal ini menurutnya dikarenkan kebutuhan guru di sekolah negeri mencapi satu juta guru, diluar guru PNS yang saat ini mengaar. Tak hanya itu seleksi ini juga sebagai upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompetenagar mendapatkan penghasilan yang layak.
"Bahwa ada jawaban dari pemerintah agar guru-guru honorer punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya apakah mereka punya potensi jadi ASN sehingga meningkatkan tahta dan kesejahteraan mereka," kata Nadiem dalam acara pengumuman rencana seleksi guru PPPK 2021, Senin (23/11).
Ia melanjutkan, kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK itu diberikan kepada guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan dan juga bagi lulusan pendidika profesi guru yang saat ini tidak mengajar.
Baca juga: Wapres: Kurangi Honorer, Pemerintah Buka Seleksi Guru PPPK
Seleksi yang akan dilakukan tahun depan ini menurutnya sangat berbeda dengan seleksi guru PPPK tahun sebelumnya yang mana formasinya masih terbatas.
"Dulu formasi guru terbatas dan ada kuota jadi banyak yang menunggu dan mengantri. Di tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Semua yang lolos dijamin menjadi guru PPPk hingga batas satu juta guru," ungkapnya.
Nadiem juga menjelaskan keunggulan seleksi PPPK tahun depan adalah kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi ditahun yang sama atau berikutnya.
Kemendikbud juga menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. "Jadi kita pastikan akan ada berbagai maacam pelatihan daring yang bisa dilakukan secara mandiri oleh guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian," jelas Nadiem.
Tak hanya itu, peserta pun tak perlu khawatir dengan biaya ujian karena Kemendikbud menanggung semuanya. Bahkan Kemendikbud memastikan tersedianya anggaran bgi gaji semua peserta lulus seleksi. (OL-4)
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.
Cak Imin : Pemerintah dapat dikatakan hebat jika mampu menyediakan pendidikan murah. Hal itu merespons kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Nadiem Makarim yakin program Merdeka Belajar mampu memberikan dampak positif pada dunia pendidikan
Nah, berapa besar perubahan jumlah soal dan waktu pengerjaan UTBK SNBT 2024? Simak perubahannya secara detal di bawah ini.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved