Muhammadiyah Minta Dunia Internasional Desak Myanmar Akui Kewarganegaraan Rohingya

Komunitas dunia internasional termasuk PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Asean mesti mendesak Myanmar mengakui kewarganegaraan penduduk Rohingya yang sebagian kini mengungsi ke perairan Indonesia. "Selama etnis Rohingya tidak mendapat status kewarganegaraan Myanmar. Maka akar masalahnya tidak akan selesai.Sejatinya,secara historis etnis ini sudah ada sejak lama di Myanmar.Maka harus ada langkah internasional terutama PBB, OKI dan Asean mendesak dan meyakinkan negara Myanmar memberi kewarganegaraan etnis Rohingya ini,"tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah,Din Syamsuddin pada Diskusi Publik "Nestapa Kemanusiaan, Save Rohingya di kantor PP Muhammadiyah,Menteng,Jakarta, Kamis (21/5).

Menurutnya, kasus etnis Rohingya membawa nestapa bukan hanya keterlantaran namun juga banyak ditindas. "Kenestapaan mereka tidak punya kewarganegaraan karena tidak ada negara yang mau mengakui baik Myanmar dan lainnya,"cetus Din yang mengaku pada 2011 pernah berkunjung ke Myanmar. Kendati begitu,Din mengingatkan bahwa nestapa Rohingya bukan konflik agama Budha dan Muslim."Kepada masyarakat tidak perlu dikaitkan dengan sentimen keagamanan ini masalah umat manusia memang ada dimensi keagamaannya, dimensi etnik tapi tidak perlu dikembangkan suatu masalah keagamaan dan kemudian kita bawa ke dalam negeri sehingga merusak kerukunan,"cetusnya.

Menurutnya, dahulu pernah ada warga Vietnam tinggal di pulau Galang,Riau. Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tidak semua terpakai sehingga bisa dihibahkan untuk sementara bagi warga Rohingya. "Jadi mari kita bantu mereka atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai Pancasila sila kedua. Memang ada masalah agama disana. Namun mereka warga yang stateless, mereka terusir maka wajib kita bantu,"pungkasnya.