Membangkitkan Kebanggaan sebagai Negara Kepulauan

ADAKAH yang masih mengingat serial dokumenter Anak Seribu Pulau? Tayangan yang diputar pada pertengahan tahun 90-an itu mengisahkan kehidupan beberapa anak yang tinggal di sejumlah pulau berbeda di Nusantara. Inti pesan dari tayangan tersebut ialah kebanggaan sebagai bagian dari Tanah Air yang terdiri atas banyak pulau. Kebanggaan tersebut bukanlah tanpa dasar. Dengan lebih dari 17.600 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan dengan bentangan pantai terpanjang di dunia yang mencapai 81.000 kilometer. Sekitar 4 juta kilometer persegi dari total luas perairan yang ada merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang menjadi sumber kehidupan banyak orang. Wilayah darat Indonesia juga tak kalah elok. Tanah yang subur menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dengan bentang perbatasan darat yang mencapai 2.000 kilometer, tanah Indonesia semestinya mampu menopang kehidupan warganya secara memadai. Namun, amat disayangkan, potensi yang ada tidak termanfaatkan secara merata. Meningkatnya kalangan menengah hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan mereka yang tinggal di pulau-pulau dan perbatasan masih saja tertinggal. Banyak masalah yang mendera mereka, khususnya kemiskinan dan minimnya fasilitas publik. Tidak mengherankan jika sebagian besar dari mereka enggan tinggal dan memilih mencari penghidupan di tempat lain. Ambil contoh kondisi perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Jalan memang sudah dibangun, tapi kondisinya rusak parah sehingga mobilitas manusia dan produk butuh waktu berhari-hari. Stasiun pengisian bahan bakar yang jarang juga menghambat pergerakan.

Warga setempat malah lebih mudah mencapai Malaysia ketimbang ke kota. Celah itu kerap dimanfaatkan untuk penyelundupan. Masalah serupa juga dialami penduduk di tiga pulau terluar yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Baik Pulau Mapur, Merapas, maupun Belading sama-sama memiliki jumlah penduduk yang jarang dan terisolasi karena minimnya fasilitas transportasi dan telekomunikasi. Penjagaan pulau yang dilakukan aparat keamanan pun minim meski mereka berada di perbatasan. Padahal, pulau-pulau tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata karena keindahannya. "Negara kita ini indah, tetapi sering kali memang negeri tetangga tampak lebih indah," cetus Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Bantuan sosial
Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menteri Sosial menyatakan warga perbatasan dan gugus pulau sangat berpotensi dalam mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Mereka bisa menjadi bagian dari sistem peringatan dini terhadap berbagai gangguan dari pihak luar Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu memeratakan pembangunan, baik segi infrastruktur maupun manusianya. Mengingat kesenjangan yang terjadi, pembangunan di perbatasan harus dimulai dengan tahap persiapan. Pada tahap itu, upaya penciptaan kesejahteraan bisa diawali dengan penyediaan bantuan sosial yang berorientasi kepulauan dan wilayah daratan di perbatasan.

Pemberian bantuan itu bertujuan membangun wawasan warga di perbatasan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam kerangka integrasi sosial, membangun ketahanan sosial warga agar berdaya tahan dalam kerangka pemberdayaan sosial, serta mendorong warga agar mampu memanfaatkan sumber daya alam dan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Di samping itu, bantuan sosial juga harus mampu menumbuhkan national security belt, yakni titik-titik kawasan strategis untuk mengamankan kewilayahan dan kedaulatan negara. Namun, implementasi di lapangan tidak mudah dilakukan. Kondisi alam, pola pemukiman, dan kurangnya pengetahuan warga menjadi faktor penghambat yang sering ditemui. Situasi itu dipersulit dengan tidak seragamnya komitmen antarinstansi dalam memandang masalah sosial di perbatasan. Karenanya, pemberian bansos sering kali tidak tepat sasaran.

"Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bisa menjadi momentum bagi kita agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Setiap orang semestinya membuat list of achievement sehingga kita tahu apa yang masih belum tercapai dan bisa diukur produktivitasnya," terang Khofifah. Ke depan, pemerintah daerah sebagai pemegang pengelolaan kawasan di daerah dituntut untuk membuat kebijakan yang lebih detail. Kebijakan tersebut harus terukur dan bisa dicapai sehingga hasilnya tidak lagi mengawang-awang. Dengan demikian, warga kepulauan dan perbatasan tidak lagi merasa ditinggalkan oleh negaranya. "Jika masih ada yang kelaparan, berarti kita harus introspeksi lebih kuat lagi. Introspeksinya ini memang harus ada follow up plan of action dari individu masing-masing, keluarga, dan pemerintah daerah. Enggak bisa semuanya oleh pemerintah pusat karena sebagian besar anggaran turun ke daerah," tukas Khofifah.