Hidupkan Etos Kerja

TANPA memiliki etos kerja, karakter, dan budaya yang kuat, individu Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan bangsa lain di era ekonomi bebas. Agar masyarakat memiliki ketiga faktor tersebut, gerakan revolusi mental secara nasional perlu segera diimplementasikan. "Tanpa etos kerja disertai dengan karakter dan budaya, sulit bagi Indonesia untuk menyusul ketertinggalan dari negara lain yang telah maju," sebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh hari ini, masyarakat Indonesia diingatkan kembali akan pentingnya meningkatkan etos kerja sebagai implementasi dari gerakan revolusi mental. Hal itu sesuai dengan tema Harkitnas, yakni Bangkitkan semangat kerja keras mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung, yang terpenting dari makna peringatan Harkitnas tahun ini ialah konteks kerja kabinet Presiden Jokowi dan JK yang merujuk pada revolusi mental "Apalagi Presiden Jokowi telah berpesan agar program-program yang akan dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 tidak terlalu banyak, tetapi jelas. Untuk itu, kerja nyata dan kerja keras akan kami galakkan mulai saat ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/5). Memiliki etos kerja yang baik memang digadang-gadang pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu cukup beralasan karena negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Norwegia bisa menjadi negara maju seperti sekarang lantaran mereka memiliki etos kerja yang baik.
 
Sejatinya, kata Puan, sejak zaman revolusi Indonesia sudah memiliki modal dasar untuk menciptakan karakter pekerja keras yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menbangun negara. Sayangnya, gerakan revolusi itu mengalami perlambatan. "Perlambatan ini patut disesalkan. Sebabnya tujuan dari revolusi belum semuanya tercapai." Menurut hematnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu mandek, yakni terjadinya penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi, baik rakyat maupun pemimpin nasional. Kemudian banyak pemimpin politik Indonesia kala itu yang masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, juga terjadinya penyelewengan-penyelewengan di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan. "Penyelewengan-penyelewengan tersebut dipicu oleh penyakit mental rendah diri dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri," sebut dia.

Pelopor gerakan
Untuk memulai kembali gerakan revolusi mental, Menko PMK meminta aparatur pemerintahan menjadi pelopor gerakan nasional revolusi mental. "Aparatur pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah harus menjadi teladan dalam kegiatan revolusi mental," ujar Puan. Untuk itu, tambah dia, mulai saat ini, setiap pemimpin pemerintahan harus dapat menginternalisasi tiga nilai strategis instrumental revolusi mental, yaitu integritas, kerja keras, dan gotong royong, mulai lingkungan kerja mereka hingga ke tingkat masyarakat. Puan menambahkan, salah satu contoh nyata perbuatan revolusi mental di kalangan aparat pemerintahan ialah menciptakan kondisi kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Aparat pemerintah harus memulai gerakan hidup baru untuk Indonesia jujur, pelayanan tanpa korupsi, cegah pemborosan bangun efisiensi," ucap Puan. Sementara itu, sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengakui akibat aparatur sipil negara tidak memiliki etos kerja yang baik, daya saing Indonesia rendah. Berdasarkan data The Global Competitives Report pada 2014-2015, daya saing Indonesia berada pada urutan ke-34 dari 144 negara. Meskipun naik empat tingkat dari sebelumnya ke-38 (2013-2014), tingkat daya saing Indonesia masih rendah. Masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (20), dan Thailand (31).  Menurut Yuddy, rendahnya daya saing di Indonesia karena tidak efisien dan korupsi. Padahal, di era dunia tanpa batas, dibutuhkan penyelengaraan pemerintah yang tangguh, lincah, dan efisien. "Untuk itu, perlu adanya reformasi birokrasi. Caranya, aparatur sipil negara melakukan gerakan revolusi mental," pintanya.