Capaian Program Perhutanan Sosial Jauh dari Target

SELAMA enam tahun berjalan, program Perhutanan Sosial masih jauh dari target yang ditetapkan. Pemerintah mencatat, per September 2020, dari 12,7 juta hektare (ha) lahan hutan lestari yang dibidik untuk dikelola masyarakat, baru 4,2 juta ha yang terealisasi.

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa diselesaikan dalam empat tahun mendatang. Kurang lebih masih delapan juta ha lebih," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, Selasa (3/11).

Presiden menekankan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan yang harus terimplementasi secara maksimal. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya sekadar memberi izin kelola lahan kepada masyarakat tetapi juga memberi pendampingan dan ilmu sehingga masyarakat lambat laun akan memiliki kemampuan mengelola lahan dengan baik dan benar.

"Kalau sudah begitu, mereka bisa masuk ke aspek bisnis yang tidak hanya agroforestry tetapi juga ke bisnis eco-wisata, agro-silvo pastoral, bio energy, hasil hutan bukan kayu, bisnis kayu rakyat. Semua itu bisa menyejahterakan tapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelas Jokowi.

Baca juga:  Perhutanan Sosial Naikkan Kesejahteraan Petani

Dalam melakukan pendampingan, kepala negara pun mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mengintegrasikan kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, sistem pengolahan hingga pelatihan-pelatihan. Menurutnya, salah satu cara yang efektif untuk mengintegrasikan semua hal itu adalah dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial.

"Saya kira kalau itu dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosial akan bisa berkembang dengan baik. Memang sekali lagi kita harus bekerja fokus di sisi ini. Saya harapkan tahun ini, tahun depan betul-betul bisa muncul entah berapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang bisa kita jadikan contoh benchmarking untuk kelompok-kelompok usaha lain," tutur Kepala Negara.(OL-5)