Komisi IX DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditunda

KETUA Komisi IX DPR Dede Yusuf tegas meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunda menaikkan iuran. Dede menyatakan, BPJS boleh menaikkan iuran hanya jika pelayanan BPJS ditingkatkan dan manajemen di dalamnya diperbaiki.

"Komisi IX meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS. Kami juga membentuk Panja BPJS. Sudah Berjalan 2 bulan, harapannya Perpres nomor 19 jangan dulu dijalankan sebelum pelayanan BPJS diupgrade, sebelum penyelenggara melakukan rekomendasi yang kami keluarkan untuk diperbaiki," kata Dede, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).

Dedi mengakui bahwa manajemen BPJS masih karut marut, terutama soal pelayanan kepada peserta. Namun, kata dia, bukan berarti hal itu dijadikan alasan untuk terus menyudutkan BPJS.

"Sebetulnya kita mencintai BPJS. Tapi Jangan sampai membakar BPJS karena pelayanan dan manajemennya buruk. Kita perbaiki sistemnya, manajemennya, aturan main. Kalau pelayanan baik, peserta juga pasti berterima kasih pada BPJS," katanya.

Meski begitu, Dede juga mengingatkan kepada pemerintah dan BPJS untuk kembali memikirkan upaya preventif promotif kepada masyarakat agar jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit pun bisa berkurang dan bisa diselesaikan di tingkat pertama.

"Ke depan pemerintah sudah harus memikirkan tindakan preventif promotif, jangan sampai kuratif. Artinya, pemerintah harus mendorong masyarakat agar distribusi pasien bisa diselesaikan di tingkat desa. Anggaran sudah ditambahkan, tinggal pemerintah menjalankan," jelasnya.(OL-4)