Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYIKAPI berbagai perubahan di era new normal, pengelola instansi pendidikan harus lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, pengelola pendidikan juga harus memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pendidikan jarak jauh (PJJ) yang mulai masif diterapkan sejak beberapa waktu lalu selama pandemi masih belum optimal. Terutama, menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang.
“Harus ada keberanian dari pengelola pendidikan untuk melakukan terobosan. Terlebih kita tahu, PJJ ternyata dibandingkan plusnya lebih banyak minusnya,” ujar Muhadjir dalam keterangan resmi, Kamis (20/8).
Baca juga: Kemenpora Dorong Penguatan Karakter Bela Negara untuk Pemuda
Ia menyebutkan tingkat sebaran fasilitas PJJ belum merata dan memadai di seluruh Indonesia. Meski pun pada periode lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuat program afirmasi sekaligus memberikan fasilitas pendidikan khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dengan wabah covid-19 ini makin terlihat sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam fasilitas pendidikan kita yang belum terselesaikan dengan baik,” cetusnya.
Lebih lanjut, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diharapkan pengelola pendidikan dapat memberlakukan ketat protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah.
Menko PMK juga menegaskan pemerintah daerah harus berani membuat kebijakan yang lebih progresif sesuai Inpres tersebut.
Misalnya, pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan pendidikan tetapi juga di masyarakat.
“Kalau protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik, ke depan ini akan bisa diterapkan pada bidang-bidang lain dan menjadi modal dasar menuju Indonesia maju,” pungkasnya. (OL-1)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemanfaatan pinjol untuk membantu UKT dengan catatan berasal dari platform yang resmi dan terawasi OJK dan PPATK
KAMPUS diminta bisa membantu mahasiswa yang menggunakan platform pinjaman online (pinjol) untuk pembiayaan kuliah. Peran kampus bisa membantu dari keringanan bunga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved