Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan pandangan kritisnya terhadap penjelasan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) beberapa waktu lalu. Menurutnya, solusi yang disampaikan oleh Menteri Nadiem untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak akan efektif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan keharusan bagi sekolah untuk memberikan subsidi internet kepada siswa.
"Saya mendengar penjelasan Mas Menteri di salah satu acara televisi soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya," kata Zita dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8).
Perihal BOS ia memberikan contoh di tingkat SMP per siswa mendapat dana BOS Rp1,1 juta per tahun. Kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 siswa, maka ada akan ada Rp177 juta.
"Kalau per anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma Rp32 juta untuk bayar gaji guru honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal. Mereka (sekolah) tidak ada keharusan juga kok buat beli paket data," tambah Zita.
baca juga: Madrasah Boleh Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Asal...
Lagi-lagi ia menegaskan harus mengkritisi langkah ini.
"Sesuai janji saya, jika pendidikan masih bermasalah, saya akan lantang bersuara untuk mengingatkan Mas Menteri. Begitulah tugas kami sebagai warga negara yang peduli dengan pendidikan anak bangsa," tukasnya. (OL-3)
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait program makan siang gratis, sumber anggarannya akan diputuskan setelah ada pengumuman KPU
Beberapa kepala sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menolak dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyentil program makan siang gratis dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. beredar kabar program akan menggunakan dana BOS
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan vokasi, LKP juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dan terus bertransformasi
Peluang edutech tetap ada namun membutuhkan perhitungan bisnis cermat.
Prod1gy menjanjikan para pengajar mendapatkan penghasilan tambahan dengan terkoneksi dengan banyak murid.
Memperhatikan jurang digital pada pendidikan di Indonesia, PNM menuangkan kepedulian dengan menghadirkan Ruang Pintar di berbagai pelosok daerah Indonesia.
Masa pandemi covid-19 peringkat Indonesia di Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA) 2022 tetap naik 5 posisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved