Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Diminta Penuh Kehati-hatian

PEMERINTAH akhirnya memberi pelonggaran bagi sekolah di zona kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Komisi X Hetifah Sjaifudian memahami bahwa kebijakan empat menteri bersifat multidimensional. Meski demikian, dia menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan tetap harus menjadi prioritas.

“Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan,” kata Hetifah kepada Media Indonesia, Jumat (7/8).

Menurutnya, perlu juga diadakan sidak untuk memantau berjalannya pembelajaran tatap muka, serta dikenakan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat namun nekat membuka sekolah. Selain itu, Hetifah meminta agar fasilitas PJJ tetap diadakan bagi orang tua yang memilih untuk tidak memasukkan anaknya ke sekolah.

“Misalkan ada sekolah dibuka, tapi sebagian orang tuanya belum nyaman memasukkan anaknya, mereka juga harus difasilitasi untuk tetap menjalankan PJJ. Misalnya, proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi. Jangan sampai karena sekolah dibuka dan mayoritas siswa masuk sekolah, mereka yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi,” imbuhnya.

Baca juga : Pemerintah Izinkan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning

Kemudian dia meminta para pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua agar menjadikan pembelajaran tatap muka sebagai opsi terakhir jika pembelajaran jarak jauh benar-benar tidak dapat dilaksanakan.

“Dari pemerintah tidak mewajibkan, tapi membolehkan. Oleh karena itu saya berharap kebijakan dari pemda, kepala sekolah, dan garda terakhir yaitu orang tua untuk mempertimbangkan masak-masak keputusan ini. Kalau memang masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet, atau orangtua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat,” pesannya.

Terkait kurikulum darurat yang baru saja diterbitkan oleh Kemendikbud, Hetifah berharap kurikulum adaptif ini dapat digunakan bukan hanya bagi siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Meski Kemendikbud memberikan opsi untuk menggunakan kurikulum sederhana atau tetap yang biasa, saya sarankan lebih baik sudah semuanya pakai yang sederhana saja. Yang tatap muka pun di kondisi seperti ini pasti akan stres kalau disuruh mengejar materi terlalu banyak. Guru-guru juga akan banyak sekali bebannya, karena harus mengajar lebih dari satu shift,” tandasnya. (OL-7)