Daerah Diminta untuk Berinovasi

PEMERINTAH tidak mempersoalkan cara daerah dalam mengubah perilaku masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik.

Pemerintah daerah (pemda) pun diminta berinovasi dalam mengedukasi masyarakat.

"Plastik berbayar kan hanya salah satu instrumen, nanti dampaknya pada perubahan perilaku dan pengembangan industri reusable bag (kantong pakai ulang)," terang Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) R Sudirman, Rabu (9/3).

Pernyataan tersebut merespons niat Pemerintah Kota Surakarta yang berencana menyetop uji coba program plastik berbayar karena dirasa tidak efektif.

Mereka memilih untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) menyediakan kantong pakai ulang.

Rencana tersebut, dikatakan Sudirman, pada intinya sesuai dengan upaya pemerintah mengurangi sampah plastik.

"Yang penting goal-nya pengurangan sampah plastik. Tapi ingat, ada kebijakan pemerintah pusat, juga yang harus diikuti pemda," ucap Sudirman.

Dengan demikian, lanjutnya, selama pemda bisa menjamin perubahan perilaku di masyarakat, tidak masalah bila langkah itu diterapkan.

Lebih jauh, pemerintah juga meminta agar pemda turut mendorong pertumbuhan industri kreatif yang memproduksi kantong pakai ulang.

Pasalnya, hal itu juga menjadi salah satu tujuan dari penerapan kantong plastik berbayar.

"Apalagi kalau itu berasal dari bank sampah. Itu bagus sekali," imbuh Sudirman.

Sementara itu, terkait dengan terobosan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) yang mengeluarkan plastik ramah lingkungan, Sudirman menyatakan pihaknya tetap mengapresiasi meski pemerintah berencana mengurangi konsumsi kantong plastik.

"Setidaknya kalau masyarakat mau menggunakan plastik, gunakan yang ramah lingkungan," kata Sudirman.