Presiden Ingatkan Bahaya Tb

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahaya penyakit menular tuberkulosis (Tb) yang rentan menyerang kelompok masyarakat produktif berusia 15 hingga 55 tahun. 

Di tengah upaya keras melawan pandemi covid-19, pemerintah tetap berupaya memerangi penyakit yang menyerang paru-paru
ini. “Sekitar 75% pasien Tb adalah kelompok produktif artinya di usia produktif 15-55 (tahun), ini yang juga harus kita waspadai,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas percepatan eliminasi Tb di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, jumlah pasien Tb yang meninggal dunia di Indonesia cukup banyak. Indonesia juga menjadi negara ketiga tertinggi di dunia untuk jumlah pasien penderita Tb, setelah India dan Tiongkok.

Pada 2017, kata Presiden, di Indonesia terdapat 165 ribu orang meninggal karena Tb dan pada 2018 tercatat 98 ribu orang. “Tb merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia, lebih besar jika dibandingkan dengan HIV/AIDS tiap tahunnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta upaya pencegahan dan penanganan penyakit yang disebabkan kuman Mycobacterium itu harus dilakukan lintas sektor. Selain dari sisi pengobatan, jajaran kementerian dan lembaga negara harus mendorong pencegahan penularan Tb.

Misalnya, dengan menata ulang lingkungan masyarakat karena kondisi lingkungan yang padat, kumuh, dan minim asupan cahaya matahari merupakan tempat yang rawan penularan Tb.

Dari sisi pengobatan, Presiden meminta agar seluruh alat medis dan farmasi untuk menangani Tb harus tersedia. “Stok obat-obatan harus dipastikan tersedia. Kalau perlu butuh perpres atau permen, segera terbitkan. Prinsip kita sejak awal segera temukan, obati; itu yang dilakukan, seperti yang kita kerjakan pada covid-19. Tb yang jelas juga menjadi concern kita untuk menyelesaikan,” ujarnya.

Terintegrasi

Ketua Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan menyatakan dirinya satu suara dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan upaya penanganan Tb di Indonesia yang harus lebih digalakkan.

“Missing cases harus ditemukan. Pasien yang terdiagnosis harus diobati sampai sembuh. Infrastruktur untuk itu harus disediakan dan dijamin pemerintah,” kata Erlina kepada Media Indonesia, tadi malam. 

Erlina juga menekankan upaya pencegahan harus lebih digalakkan dan dilakukan semua sektor. Ia menyebut kendala yang selama ini ditemui di lapangan ialah soal kurang terlibatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi Tb.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Stop Tb Partnership Indonesia Arifin Panigoro menyarankan pemerintah harus melihat penanganan penyakit tersebut secara extraordinary.

“Sebab saat ini kita sedang fokus dan perhatian terarah ke penanganan covid-19 yang menjadi prioritas utama,” kata dia di Graha BNPB Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jika penanganan Tb biasa-biasa saja, kasus penyakit tersebut dikhawatirkan meningkat drastis. Bahkan, Indonesia bisa menyalip Tiongkok dan India yang berada di urutan kedua dan pertama kasus terbanyak dunia. (Ata/H-1)
ANTARA