RHL Dukung Ekonomi Rendah Karbon

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya tengah menyelesaikan peraturan nilai ekonomi rendah karbon. Hal ini juga terkait erat dengan kelanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di masa depan.

“Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon. KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, kemarin.

Menurut Siti, kementeriannya selalu melibatkan masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Apalagi, di masa pandemi covid-19 hingga masa transisi menuju akhir pandemi, sebut Siti, kegiatan RHL diharapkan dapat menjadi sarana kerja masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.

“RHL dapat dilakukan melalui upaya vegetatif, penanaman pohon, atau melalui kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan juga gully plug sebagai penjaga an tebing dari longsor dan erosi besar,” ujar Siti saat melakukan kunjungan lapangan ke KPH Majalengka, Jawa Barat.

Upaya RHL terus dilakukan KLHK seperti di Pulau Jawa selama kurun waktu 2015-2019 seluas 354.183 hektare (ha). Cakupan itu terdiri atas RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 ha dan RHL insentif di luar kawasan hutan (274.515 ha) melalui
kegiatan KBR sebanyak 2.407 unit (78,8 juta batang), KBD sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1 juta batang.

Untuk diketahui, pembangunan yang rendah emisi karbon itu juga diaplikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045. Bappenas menegaskan keseriusan pemerintah tersebut memerlukan dukungan besar dari berbagai unsur pemerintahan, termasuk industri dan masyarakat.

Upaya bersama

Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi hijau yang rendah karbondioksida sehingga tekanan gas rumah kaca ke atmosfer bumi bisa dikurangi.

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam, pandemi covid-19 menjadi persoalan yang harus diatasi saat ini. Namun, ada pula krisis lain di depan mata yang juga memerlukan upaya bersama menghadapinya, yakni perubahan iklim.

“Banyak negara di Eropa, seperti halnya Inggris, memiliki pola pemikiran jangka panjang dengan mengedepankan ekonomi hijau rendah karbon,” katanya.

Bappenas, menurut dia, sebenarnya sudah memulai mengarahkan ke sana dengan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan harapan kegiatan ekonomi tidak kembali ke cara sebelumnya. (Ant/H-1)