Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMASUKI tahun keempat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, namun masyarakat menilai pemerintah pusat dan daerah setengah hati dalam menyiapkan sistem pendidikan yang setara.
Hal ini diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, dalam diskusi virtual, Jumat (3/7). Di tengah upaya mencapai pendidikan setara, PPDB jalur zonasi hanya kepingan yang harus disatukan dengan kepingan lain untuk membuat kondisi utuh dan ideal.
Baca juga: Kemendikbud Izinkan Daerah Tambah Kuota PPDB
"Selain zonasi, sebetulnya dibutuhkan ekosistem di mana seluruh kualitas sekolah merata. Sehingga, tidak ada lagi fenomena pendaftar di satu sekolah berjubel, tapi di sekolah lain biasa saja. Empat tahun zonasi, tapi buktinya fenomena itu masih terjadi," pungkas Ubaid.
Menurutnya, zonasi tidak akan berjalan jika kualitas pendidikan tidak merata. "Orang tua juga tidak mau menyekolahkan anak dekat rumah, kalau tahu sekolahnya tidak berkualitas. Lalu disiplin gurunya tidak ada, hingga jarang masuk kelas. Akhirnya, cuman mau masuk sekolah yang bagus," tuturnya.
Baca juga: Dampak Pandemi, Kualitas Pendidikan Alami Penurunan
Sembari sistem zonasi berjalan, pemerintah pusat dan daerah seharusnya melakukan pemerataan kualitas sekolah. Seperti, memperbaiki sarana dan prasarana, metode pendidikan dan kualitas guru. Pelaksanaan jalur zonasi juga harus diperbaiki, agar tidak muncul polemik setiap tahun.
"Ada sekolah yang sarananya berlimpah, tapi ada yang minim. Pemerataan mutu kurang dan yang digaungkan sebatas langkah awal. Masih ada tangga-tangga lainnya. Tapi pemerintah cenderung ambil gampangnya. Korbannya lagi-lagi orang tua dan murid," tandas Ubaid.(OL-11)
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Rumah Cita-cita ingin berkontribusi membantu anak-anak yang berada di sekitar Kampung Pemulung, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun lebih banyak sekolah berkualitas di daerah sekitar Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Wasekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan ada 4 hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan sistem PPDB
Namun mereka harus gigit jari karena tak diterima Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik dan Sekretaris Dinas Pendidikan atau Sesdisdik Kota Depok itu.
CALON presiden Ganjar Pranowo menegaskan regulasi kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.
Upaya ini, ungkap Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved