Badan Otoritas Kawasan Danau Toba Akan Dibentuk

SEBAGAI salah satu kawasan destinasi wisata prioritas, pengembangan wilayah Danau Toba, Sumatera Utara, perlu dilakukan percepatan. Atas alasan itu, Presiden Joko Widodo merasa perlu berkunjung ke Danau Toba dan menggelar rapat terbatas di sana.

"Menindaklanjuti kunjungan ke lapangan dan rapat di Istana sebulan lalu, hari ini saya finalkan. Setelah ini tidak ada rapat lagi dengan saya, tinggal pelaksanaan," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai pengembangan kawasan wisata Danau Toba di Hotel Niagara Parapat, Sumut, Selasa (1/3).

Presiden mengatakan dalam ratas Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan tujuh bupati di Kawasan Danau Toba, semuanya sepakat membangun bersama-sama. "Rapatnya diberi judul bersatu untuk Danau Toba. Ini menyangkut 7 kabupaten, kalau tidak bersatu, tidak ada sepakat, ya, pemerintah pusat akan kesulitan," ujar Presiden.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Pemprov Sumut dan 7 bupati yang isinya antara lain adalah pembentukan Badan Otoritas Kawasan Danau Toba.

"Artinya yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkup kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita, lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah," ucap Presiden.

Hal lain yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Pengembangan Bandara Silangit yang akan dimulai pada April dan selesai pada September 2016. Sarana akomodasi juga tak luput menjadi perhatian Presiden, pemerintah akan membangun hotel di kawasan Danau Toba dengan fasilitas yang lebih baik.

"Dengan positioning lebih baik, promosi lebih baik, kita percaya Danau Toba akan jadi lokasi wisata yang lebih baik lagi," kata Presiden.

Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas tahun 2016 selain Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. (OL-2)